"Tolong dikawal anggaran yang digelontorkan untuk percepatan pembangunan di Maluku, terutama pembangunan infrastruktur vital yang masuk dalam program strategis nasional," ujar Gubernur Murad pada syukuran pelantikan Mercy Barends sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024, di Ambon, Sabtu malam.
Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Sekda Maluku Kasrul Selang, menyebutkan pemerintah pusat menyediakan anggaran sebesar Rp47 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur prioritas nasional, termasuk di Maluku pada tahun 2021 mendatang.
Sejumlah proyek strategis yang akan dibangun di Maluku yakni pelabuhan untuk menghubungkan pulau-pulau serta penyelesaian infrastruktur trans Maluku.
"Menyangkut proyek strategis di Maluku, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyarankan Pemprov Maluku mengajukan usulan pembangunan dengan anggaran besar karena pada tahun 2021 disediakan anggaran sebesar Rp47 triliun," katanya.
Usulan anggaran dari Maluku tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari dukungan serta perjuangan anggota DPD-RI dan DPR-RI dapil Maluku, serta pemerintah kabupaten-kota dan dan lembaga terkait lainnya.
"Saat bertemu Menkeu, pak Gubernur menyebutkan pembangunan infrastruktur di Maluku butu anggaran Rp2 triliun, tetapi Menkeu justru menyarankan Pemprov Maluku untuk mengusulkan anggaran lebih besar," ujar Sekda.
Terkait elektrikasi di Maluku, Gubernur meminta Mercy yang duduk sebagai anggota Komisi VII DPR-RI, dapat terus memperjuangkannya sehingga seluruh warga yang tinggal di daerah pelosok dan daerah perbatasan dapat menikmati aliran listrik di masa mendatang.
"Bila perlu tahun 2020 seluruh wilayah di Maluku harus sudah teraliri listrik. Sudah terlalu lama masyarakat hidup dalam kegelapan dan sekarang mereka harus menikmatinya. Ini tanggung jawab pemerintah mewujudkannya," tandasnya.
Gubernur Murad juga mengapresiasi kerja keras Mercy Barends pada periode pertama 201 - 2019 maupun di tahun pertama periode kedua dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemajuan pembangunan di Maluku.
Sejumlah aspirasi yang diperjuangkan Mercy barends diantaranya percepatan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang saat ini telah masuk dalam salah satu program prioritas Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI serta penetapan hak partisipasi (participating interest-PI) 10 persen dalam pengelolaan dan pengembangan Lapangan Gas Abadi Blok Masela, di kabupaten Kepulauan tanimbar (KKT).
"Saya berharap mercy sebagai Srikandi Maluku tetap kabaresi (pemberani) bersama tiga wakil Maluku lainnya untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat Maluku di tingkat nasional," tandas Gubernur.
Sedangkan Mercy Barends mengaku dirinya tidak mungkin bisa berada di senayan tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat memberikan suaranya dalam Pemilu 2019.
Menurutnya, tanggungjawab sebagai salah satu dari empat wakil asal Maluku di Senayan, tentu tidak mudah, karena harus bertarung dengan wakil dari 33 provinsi lainnya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Maluku.
Ia mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan selama ini, termasuk kepada para relawan yang bekerja luar biasa untuk memenangkannya pada Pemilu 2019 lalu.
"Kesuksesan yang saya raih adalah karena kerja keras seluruh relawan, serta jajaran pimpinan dan anggota PDI Perjuangan di Maluku. Kepercayaan ini akan saya perjuangkan dengan seluruh kemampuan yang saya miliki, terutama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Maluku di masa mendatang," ujarnya.
Dia berharap sokongan seluruh pihak, baik pemerintah daerah, partai politik, LSM dan seluruh komponen masyarakat untuk terus menyokongnya sehingga dirinya memiliki bahu yang kuat untuk memikul seluruh tanggungjawab yang diberikan.
Acara syukuran tersebut juga dimanfaatkan untuk mengisi masa reses kedua masa sidang 2019/2020 dengan menjaring aspirasi dan sejumlah komponen masyarakat yakni dari perwakilan LSM, media, tokoh pemuda, tukang ojek serta pimpinan perguruan tinggi.
Acara syukuran tersebut juga dihadiri ratusan relawan serta masyarakat dari kalangan bawah, yakni tukang becak, tukang ojek, sopir angkot dan mama jibu-jibu, disamping dihadiri pimpinan DPD PDI Perjuangan serta DPC dan PAC PDI Perjuangan serta anggota DPRD Maluku.
