Butuh Sikap Tegas Hadapi Peredaran Isu Provokatif

Beredarnya isu bernada provokasi dan menghasut masyarakat lewat pesan singkat (SMS) harus disikapi secara tegas, guna dilakukan pencegahan. "Pimpinan dewan dan Pemprov Maluku jangan hanya sebatas mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, dan DPRD secepat mungkin menyusun agenda untuk mengundang Panglima Kodam XVI/Pattimura dan  Kapolda," kata anggota DPRD Maluku, Lutfi Sanaky, di Ambon, Jumat. Dua pejabat keamanan ini perlu diundang secara resmi dalam rapat paripurna khusus dewan untuk menjelaskan langkah konkret apa saja yang telah diambil terkait dengan beredarnya SMS provokatif, dan bagaimana upaya mengejar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang masih menginginkan kondisi Maluku kembali hancur seperti tahun 1999. Menurut Lutfi, saat ini masyarakat Maluku secara umum dan Kota Ambon khususnya cukup memiliki ketahanan diri yang kuat terhadap berbagai isu negatif yang dihembuskan, meskipun di sisi lain muncul sedikit perasaan khawatir terhadap perkembangan kondisi keamanan akibat gencarnya SMS bernada provokatif. Anggota DPRD Maluku lainnya, Taher Hanubun juga mengatakan, sekecil apa pun isu yang dilemparkan oknum tertentu harus ditangkal sedini mungkin agar masyarakat tidak mudah terhasut. "Pangdam dan Kapolda selaku pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keamanan harus diundang secara resmi ke DPRD untuk membahas persoalan ini dan memberikan jaminan keamanan yang benar-benar kondusif bagi masyarakat," katanya. Sementara Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mengatakan, Pemprov telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat agar terus meningkatkan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan dalam menangkal isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Ia juga mengatakan demokrasi telah berkembang dengan baik sehingga pelaksanaan Pilkada di kabupaten dan kota secara langsung terlaksana dengan aman dan lancar tanpa ada masalah signifikan yang mengganggu proses pelaksanaannya. "Gambaran ini menunjukkan makin meningkatnya kualitas politik dan demokrasi di Maluku yang didukung dengan kapasitas KPU bersama pemerintah dalam mempersiapkan masyarakat untuk melaksanakan pemilu secara aman dan demokratis," katanya.