Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyiapkan sepuluh pejabat dari aparat sipil negara setara eselon dua untuk menjadi penjabat (Pj) bupati dan wali kota di 10 kabupaten/kota yang menggelar pemilu serentak tahun 2024.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba di Ternate, Jumat, mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi jabatan penjabat bupati/wali kota yang akan menggelar pesta demokrasi tahun depan.
"Gubernur Malut telah menerima surat dari Kemendagri terkait usulan nama-nama pejabat di Pemprov Malut yang akan mengisi jabatan sebagai penjabat bupati/wali kota," kata Rahwan.
Baca juga: Pemprov Malut ingatkan bangun koordinasi kembangkan kota layak anak
Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Malut akan menyiapkan pejabatnya yang akan diusulkan itu sesuai dengan syarat yang diatur yakni mengusulkan tiga nama pejabat.
Dia menjelaskan pejabat eselon dua yang diusulkan akan menjalani verifikasi administrasi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, dan pengusulan pejabat eselon dua itu ke Kemendagri secara daring paling lambat 6 April 2023.
Rahwan menyebut saat ini dari 10 kabupaten/kota di Malut, termasuk dua kabupaten yang kepala daerahnya masih berstatus penjabat bupati, karena kepala daerah definitif telah berakhir masa jabatannya yakni Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Baca juga: Pemprov Malut intensif sosialisasi bahaya terorisme ke generasi muda
Penjabat Bupati Pulau Morotai Umar Ali yang dilantik sejak tanggal 27 Mei 2022, sedangkan, Bupati Halmahera Tengah, Ikram M Sangadji dilantik pada 27 Desember 2022.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali meminta kehadiran penjabat bupati/wali kota akan diusulkan ke Kemendagri itu nanti bukan semata-mata untuk menjamin kesinambungan roda pemerintahan.
"Tetapi keberadaan penjabat bupati/wali kota itu menjadi sangat penting dan sangat strategis karena secara nasional akan memasuki tahun 2024 dengan agenda pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Tugas ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya karena baik dan buruknya kelanjutan pemerintahan ada di tangan penjabat bupati," ujarnya.
Ia berharap penjabat bupati/wali kota nanti agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kepentingan politik praktis.
Baca juga: Pemprov Malut gelar rakor pengamanan pangan akhir tahun
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Malut, Rahwan Suamba di Ternate, Jumat, mengatakan, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi jabatan penjabat bupati/wali kota yang akan menggelar pesta demokrasi tahun depan.
"Gubernur Malut telah menerima surat dari Kemendagri terkait usulan nama-nama pejabat di Pemprov Malut yang akan mengisi jabatan sebagai penjabat bupati/wali kota," kata Rahwan.
Baca juga: Pemprov Malut ingatkan bangun koordinasi kembangkan kota layak anak
Oleh karena itu, kata dia, Pemprov Malut akan menyiapkan pejabatnya yang akan diusulkan itu sesuai dengan syarat yang diatur yakni mengusulkan tiga nama pejabat.
Dia menjelaskan pejabat eselon dua yang diusulkan akan menjalani verifikasi administrasi melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, dan pengusulan pejabat eselon dua itu ke Kemendagri secara daring paling lambat 6 April 2023.
Rahwan menyebut saat ini dari 10 kabupaten/kota di Malut, termasuk dua kabupaten yang kepala daerahnya masih berstatus penjabat bupati, karena kepala daerah definitif telah berakhir masa jabatannya yakni Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Baca juga: Pemprov Malut intensif sosialisasi bahaya terorisme ke generasi muda
Penjabat Bupati Pulau Morotai Umar Ali yang dilantik sejak tanggal 27 Mei 2022, sedangkan, Bupati Halmahera Tengah, Ikram M Sangadji dilantik pada 27 Desember 2022.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Malut Al Yasin Ali meminta kehadiran penjabat bupati/wali kota akan diusulkan ke Kemendagri itu nanti bukan semata-mata untuk menjamin kesinambungan roda pemerintahan.
"Tetapi keberadaan penjabat bupati/wali kota itu menjadi sangat penting dan sangat strategis karena secara nasional akan memasuki tahun 2024 dengan agenda pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak. Tugas ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya karena baik dan buruknya kelanjutan pemerintahan ada di tangan penjabat bupati," ujarnya.
Ia berharap penjabat bupati/wali kota nanti agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya karena sebagai seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tidak terlibat atau melibatkan diri dalam kepentingan politik praktis.
Baca juga: Pemprov Malut gelar rakor pengamanan pangan akhir tahun
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023