Ternate, 5/2 (Antara Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut), melakukan pertemuan dengan masyarakat Gurapin, kota Sofifi membahas pengembangan kawasan ekonomi wisata berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Gubernur(Wagub) Malut, Natsir Thaib, di Ternate, Jumat, mengatakan, pengembangan kawasan ekonomi wisata tersebut akan terwujud jika dikelola secara profesional dan harus mempunyai unsur pariwisata, sehingga adanya penghasilan dalam mengelolanya.
"Satu kota di Provinsi harus punya ikon wisata lingkungan, sehingga dipilih Sofifi sebagai destinasi kawasan ekonomi wisata berbasis lingkungan," ujarnya.
Menurut Wagub, instansi teknis seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan, serta Dinas Pariwisata akan memfasilitasi sesuai masing - maisng Tupoksi.
Dinas kehutanan, misalnya, menyiapkan rencana hutan rakyat, BLH menyiapkan zona kawasan pemanfatan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), serta Dinas Pariwisata mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan.
"Taman hutan rakyat direncanakan .2000 hektare. Lokasinya dari kawasan hutan mangrove Gurapin sampai ke Dodinga yang dinilai cukup besar, dibandingkan dengan kawasan wisata di Bali yang hanya 1.000 hektare," ujarnya.
Wagub mengemukakan, pada 2016 direncanakan luas kawasan tersebut, diajukan ke Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Pemprov Malut dapat mengelolah APBN.
"Kita belajar dari pengalaman pengembangan ekowisata, jika tidak melibatkan pihak ketiga maka hancur. Pihak ketiga dapat memadukan unsur masyarakat, pemerintah dan swasta dengan fasilitas wisata ditunjang anggaran Rp 5 miliar lebih dari APBD.
Dia menambahkan, saat ini, lokasi wisata berbasis lingkungan sedang dibenahi. Bahkan, Sofifi dan Dodinga merupakan kawasan strategis untuk dijadikan sebagai objek wisata andalan dan bisa mendatangkan para wisatawan untuk menikmati suasana di daerah tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
Wakil Gubernur(Wagub) Malut, Natsir Thaib, di Ternate, Jumat, mengatakan, pengembangan kawasan ekonomi wisata tersebut akan terwujud jika dikelola secara profesional dan harus mempunyai unsur pariwisata, sehingga adanya penghasilan dalam mengelolanya.
"Satu kota di Provinsi harus punya ikon wisata lingkungan, sehingga dipilih Sofifi sebagai destinasi kawasan ekonomi wisata berbasis lingkungan," ujarnya.
Menurut Wagub, instansi teknis seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan, serta Dinas Pariwisata akan memfasilitasi sesuai masing - maisng Tupoksi.
Dinas kehutanan, misalnya, menyiapkan rencana hutan rakyat, BLH menyiapkan zona kawasan pemanfatan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), serta Dinas Pariwisata mengembangkan kawasan wisata berbasis lingkungan.
"Taman hutan rakyat direncanakan .2000 hektare. Lokasinya dari kawasan hutan mangrove Gurapin sampai ke Dodinga yang dinilai cukup besar, dibandingkan dengan kawasan wisata di Bali yang hanya 1.000 hektare," ujarnya.
Wagub mengemukakan, pada 2016 direncanakan luas kawasan tersebut, diajukan ke Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Pemprov Malut dapat mengelolah APBN.
"Kita belajar dari pengalaman pengembangan ekowisata, jika tidak melibatkan pihak ketiga maka hancur. Pihak ketiga dapat memadukan unsur masyarakat, pemerintah dan swasta dengan fasilitas wisata ditunjang anggaran Rp 5 miliar lebih dari APBD.
Dia menambahkan, saat ini, lokasi wisata berbasis lingkungan sedang dibenahi. Bahkan, Sofifi dan Dodinga merupakan kawasan strategis untuk dijadikan sebagai objek wisata andalan dan bisa mendatangkan para wisatawan untuk menikmati suasana di daerah tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016