Ambon, 25/10 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff mengapresiasi penyelenggaraan Seminar Nasional Ekonomi Syariah bertema Meningkatkan Kesejahteraan Umat Melalui Optimalisasi Wakaf Tunai/Produktif serta Zakat, Infaq dan Shodaqoh, di IAIN Ambon, 24-29 Oktober 2017.
"Saya menyambut gembira dam memberikan apresiasi kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku yang telah menggagas kegiatan Seminar Nasional ini," kata Gubernur Said dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Abdul Halim Datis, pada pembukaan kegiatan tersebut, di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat IAIN Ambon, Selasa.
Menurut gubernur, seminar itu memiliki tujuan mulia, memperkenalkan kepada semua pemangku kepentingan tentang ekonomi syariah, mentransformasikan pengetahuan dan sosialisasi kepada umat dan masyarakat di Provinsi Maluku untuk memahami pemanfaatan pengelolaan Wakaf dan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS).
"Tidak berlebihan seminar nasional ini dilaksanakan, mengingat dan merujuk pada data Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Provinsi Maluku sebesar 2,91 persen dan berada di peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia, berbanding lurus dengan Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang hanya sebesar 3,27 persen dan berada pada peringkat 30 dari jumlah Provinsi di seluruh Indonesia," katanya.
Kondisi ini, kata Gubernur Said, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan syariah di Provinsi Maluku masih tergolong rendah.
Ia meyakini berkembangnya pemahaman umat dan masyarakat tentang pentingnya ekonomi keuangan Syariah di Maluku akan memberikan dampak dan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
"Konsep kuangan dan ekonomi syariah sebagai suatu sistem dan bukan sebagai monopoli Islam semata," katanya.
Selain itu, sistem ekonomi syariah secara teologis dapat menjangkau semua agama sehingga bermakna sebagai Rahmatan Lil Alamain. Fakta menunjukkan bahwa konsep syariah juga telah berkembang luas, bahkan di negara-negara Barat.
Ia memberi contoh, seperti di Malaysia, jumlah nasabah non muslim di bank syariah mencapai 15 persen. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat memberikan kemanfaatan seluas-luasnya untuk semua lapisan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Maluku ke depan.
Lebih jauh Gubernur Said mengatakan tantangan pembangunan ke depan bagi Provinsi Maluku sangat berat. Berbagai program Pemerintah Pusat mulai diarahkan ke daerah ini, seperti Program Nasional Pengembangan Tol Laut, Poros Maritim, Persiapan ke arah pembangunan Blok Masela dan lainnya, yang membutuhkan peran semua pihak.
"Berbagai program ini akan secara signifikan menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat. Karena itu, sebagai pimpinan daerah, saya melihat seminar ini dapat memberikan kerangka pikir yang konstruktif sehingga hasilnya nanti dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi umat," kata gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya menyambut gembira dam memberikan apresiasi kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku yang telah menggagas kegiatan Seminar Nasional ini," kata Gubernur Said dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Abdul Halim Datis, pada pembukaan kegiatan tersebut, di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat IAIN Ambon, Selasa.
Menurut gubernur, seminar itu memiliki tujuan mulia, memperkenalkan kepada semua pemangku kepentingan tentang ekonomi syariah, mentransformasikan pengetahuan dan sosialisasi kepada umat dan masyarakat di Provinsi Maluku untuk memahami pemanfaatan pengelolaan Wakaf dan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS).
"Tidak berlebihan seminar nasional ini dilaksanakan, mengingat dan merujuk pada data Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Provinsi Maluku sebesar 2,91 persen dan berada di peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia, berbanding lurus dengan Indeks Inklusi Keuangan Syariah yang hanya sebesar 3,27 persen dan berada pada peringkat 30 dari jumlah Provinsi di seluruh Indonesia," katanya.
Kondisi ini, kata Gubernur Said, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan pemanfaatan produk jasa keuangan syariah di Provinsi Maluku masih tergolong rendah.
Ia meyakini berkembangnya pemahaman umat dan masyarakat tentang pentingnya ekonomi keuangan Syariah di Maluku akan memberikan dampak dan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
"Konsep kuangan dan ekonomi syariah sebagai suatu sistem dan bukan sebagai monopoli Islam semata," katanya.
Selain itu, sistem ekonomi syariah secara teologis dapat menjangkau semua agama sehingga bermakna sebagai Rahmatan Lil Alamain. Fakta menunjukkan bahwa konsep syariah juga telah berkembang luas, bahkan di negara-negara Barat.
Ia memberi contoh, seperti di Malaysia, jumlah nasabah non muslim di bank syariah mencapai 15 persen. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat memberikan kemanfaatan seluas-luasnya untuk semua lapisan masyarakat, sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Maluku ke depan.
Lebih jauh Gubernur Said mengatakan tantangan pembangunan ke depan bagi Provinsi Maluku sangat berat. Berbagai program Pemerintah Pusat mulai diarahkan ke daerah ini, seperti Program Nasional Pengembangan Tol Laut, Poros Maritim, Persiapan ke arah pembangunan Blok Masela dan lainnya, yang membutuhkan peran semua pihak.
"Berbagai program ini akan secara signifikan menggerakkan perekonomian daerah dan masyarakat. Karena itu, sebagai pimpinan daerah, saya melihat seminar ini dapat memberikan kerangka pikir yang konstruktif sehingga hasilnya nanti dapat diimplementasikan dalam pemberdayaan ekonomi umat," kata gubernur.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017