BNPB: Kepala Daerah Berperan Tanggulangi Bencana

Jakarta, 25/2 (Antara Maluku) - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doddy Ruswandi menyatakan kepala daerah memiliki peranan strategis dalam menanggulangi bencana di masing - maisng daerah.

"Dalam penanggulangan bencana di daerah, maka peranan kepala daerah strategis dengan mendorong peranserta masyarakat dan stakeholder terkait, baik tahapan pra hingga paska bencana," katanya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peranan kepala daerah penting untuk melakukan koordinasi serta mengambil kebijakan menangani tahapan pra hingga paska bencana.

"Peranan tersebut dapat kita lihat di beberapa daerah yang sukses menangani bencana alam tanpa ada kendala di masyarakat, khususnya penanganan paska bencana," ujar Doddy.

Dia menyatakan, kepemimpinan kepala daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten dalam menangani bencana patut mendapat apresiasi.

Kesempatan Rakornas Penanggulangan bencana tahun 2016, BNPB memberikan kesempatan bagi tiga kepala derah untuk menyampaikan cerita sukses menangani bencana.

"Kami mendapat laporan seluruh kegiatan paska bencana yang tertangani. Hal itu, patut diapresiasi dan BNPB memilih provinsi, kota dan kabupetan yang paling baik penanganan untuk dijadikan contoh prioritas bagi daerah di Indonesia," kata Doddy.

Hal tersebut, lanjutnya, bermanfaat bagi BPBD yang lain guna menjadi contoh, walau pun tidak semua daerah tingkat bencananya sama, tetapi secara umum tiga daerah tersebut merupakan terbaik.

"Upaya ini akan membantu, walau pun pengalaman bencana berbeda dengan sektor lainnya dan tidak mungkin terjadi setiap tahun, tetapi apa yg terjadi sekarang harus disampaikan guna proses penanggulangan bencana," tandasnya.

Ia mengemukakan, penanganan paska bencana yakni rehabilitasi dan rekonstruksi dalam siklus bencana merupakan satu sub sektor yang paling sulit karena banyak yang gagal menanganinya.

Apalagi menyangkut proses relokasi masyarakat, hal tersebut tidak gampang, seperti contoh di Sinabung, ternyata relokasi belum tuntas karena masyarakat dan pemerintah kurang sinkroinisasi.

"Persoalan relokasi itu paling ideal, tetapi sulit dilakukan karena tidak sekedar memindahkan masyarakat karena terpenting bagaimana persoalan hidup mereka selanjutnya," kata Doddy Riswandi.