Ternate (ANTARA) - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan proses administrasi tidak menghambat penanganan darurat bencana guna memastikan kolaborasi antarinstansi berjalan cepat.
"Dalam kondisi darurat, kita butuh eksekusi langsung. Jangan sampai nyawa sudah tidak ada, kita masih sibuk mencari mitra atau urusan administrasi yang panjang. Atas nama keselamatan rakyat, ego institusi dan kewenangan harus dikesampingkan," kata Sarbin saat memimpin rapat koordinasi di Bandara Baabullah, Ternate, Minggu.
Ia mengatakan kondisi fiskal tahun 2026 cukup menantang sehingga penetapan status keadaan darurat melalui surat keputusan (SK) menjadi krusial sebagai dasar hukum penyaluran bantuan serta pelibatan TNI dan Polri.
Menurut dia, dokumen tersebut diperlukan agar pergerakan personel dan alat angkut seperti kapal dan helikopter dapat dipercepat tanpa menunggu persetujuan berjenjang.
Ia menginstruksikan Sekretaris Provinsi Maluku Utara dan Kepala BPBD setempat untuk segera menuntaskan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan instansi vertikal, termasuk TNI, Polri, dan Basarnas.
Sarbin menargetkan seluruh dokumen kerja sama tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat agar mobilisasi sumber daya dapat dilakukan secara cepat saat dibutuhkan.
Terkait penanganan di lapangan, ia meminta pembagian tugas yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemerintah provinsi, kata dia, difokuskan pada penyaluran bantuan di wilayah Batang Dua dan pergeseran logistik, sementara Pemerintah Kota Ternate menangani pengungsi dan dampak bencana di wilayah terdekat seperti Pulau Hiri dan Pulau Moti.
Ia juga mengapresiasi masyarakat dan aparat keamanan atas terjaganya kondusivitas wilayah Maluku Utara di tengah momentum keagamaan.
"Meskipun perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah berdekatan dengan peringatan Jumat Agung, Paskah, dan Hari Raya Nyepi, kami bersyukur toleransi tetap terjaga dengan baik, khususnya di Kota Ternate," ujarnya.
Pewarta: Abdul FatahEditor : Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
