Niat Presiden Awasi Perbatasan Perlu Diapresisasi

Ambon, 4/4 (Antara Maluku) - Niat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja serta pengawasan daerah perbatasan, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat patut diapresiasi meski rencana itu akhirnya dibatalkan.

"Ada kemungkinan ini terkait masalah teknis di mana panjang landasan pacu Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki hanya bisa didarati pesawat terbang jenis ATR," kata anggota DPRD Maluku asal Dapil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya(MBD), Dharma Oratmangun, di Ambon, Senin.

Sedangkan pesawat kepresidenan yang bermesin jet belum memungkinan untuk mendarat di "run way" Bandara Mathilda Batlayeri.

"Landasan pacu di Saumlaki itu hanya bisa didarati pesawat terbang jenis ATR tetapi untuk pesewat kepresidenan yang bermesin jet belum bisa sehingga kemungkinan menjadi alasan Presiden Jokowi tidak bisa ke sana," ujarnya.

Rencana kunjungan kerja Kepala Negara dan rombongan ke salah satu wilayah terluar di Maluku ini adalah untuk meresmikan proyek pembangunan pelabuhan Tutukembung di Saumlaki maupun dermaga pelabuhan laut di Kabupaten Maluku Barat Daya(MBD).

"Meski tidak jadi ke Saumlaki, yang penting niat beliau ke sana itu memang ada. Jadi perhatian pengawasan wilayah perbatasan itu harus diapresiasi," ujar Dharma yang juga Balon Bupati MTB ini.

Dia mengatakan, kawasan MTB itu menempeti posisi silang strategis, baik bagi Maluku maupun bagi stabilitas kawasan regional Asean dan Pasifik Selatan.

Kondisi ini juga menjadi momentum untuk memberikan ruang pembangunan kawasan timur dengan gerbang selatan Pasifik karena menjadi pintu gerbang bagi Selandia Baru serta Aurtralia.

Maka koridor MTB sebagai pintu gerbang Pasifik Selatan harus menjadi perhatian semua pihak.

Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten MTB-MBD, dia memberikan perhatian serius dalam menyiapkan sumber daya manusia(SDM).

"Kita harus siap menghadapi pembangunan daerah itu sebagai pintu gerbang Pasifik Selatan, sekaligus menjemput pengembangan blok Masela dan blok Babar Selaru yang sebentar lagi bakal menjadi primadona dunia," tandas Dharma.

Pemprov Maluku maupun kabupaten dan kota juga diimbau memberikan persentase besar dalam politik anggaran untuk peningkatan kualitas SDM di sana.

"Bagaimana mau mendorong PI 10 persen menjadi milik Pemprov Maluku tetapi tidak dibarengi dengan politik anggaran yang mengangkat kualitas SDM. Ini satu hal yang kontradiksi ," tegas Dharma.