Menko Polhukam Diminta Hadiri Pertemuan Rumpun Melanesia

Ambon, 27/8 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff meminta agar Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Mendagri, Tjahyo Kumolo menghadiri pertemuan rumpun Melanesia yang penyelenggaraannya dijadwalkan pada September 2016 di Ambon.

"Saya telah mengarahkan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir yang menghadiri pertemuan di Jakarta pada 25 Agustus 2016 agar meminta kehadiran Menko Polhukam dan Mendagri saat pertemuan tersebut," katanya, di Ambon, Sabtu.

Kehadiran Sekda Hamin di Jakarta untuk membicarakan kesiapan Maluku untuk menyambut kehadiran saudara serumpun Melanesia lainnya yakni Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pertemuan di Ambon juga dijadwalkan dihadiri negara - negara Melanesia di Pasifik Selatan seperti Fiji.

"Kami siap menjadi tuan rumah pertemuan rumpun Melanesia. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena pertemuan ini besar manfaatnya untuk memperkuat dan memperkokoh kerja sama daerah-daerah di Tanah Air yang termasuk dalam rumpun Melanesia," ujar Gubernur.

Pertemuan di Ambon, direncanakan dihadiri duta besar (Dubes) dari sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan, sekaligus menjadi langkah awal koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah lima provinsi di kawasan Timur yang termasuk dalam rumpun Melanesia.

"Kehadiran para Dubes dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan dalam pertemuan ini akan menjadi kekuatan bagi lima provinsi di kawasan Timur yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat," katanya.

Pertemuan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mempelajari tentang kokohnya persatuan antara negara-negara melanesia di kawasan Pasifik Selatan.

Selain itu menyamakan berbagai kekuatan dimiliki masing-masing provinsi, terutama produk unggulan dan membuka kemungkinan untuk diekspor ke negara lainnya, sehingga provinsi Melanesia bisa menjadi jalur perdanganan di Indonesia.

"Lima Provinsi Melanesia ini mempunyai kekuatan di bidang perdagangan internasional, karena memiliki produk unggulan di bidang perikanan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi di pasaran dunia. Kita bisa mengekspor ikan mentah dari lima provinsi ini ke berbagai negara di dunia," ujar Said.

Selain itu, masalah kebudayaan menjadi salah satu prioritas untuk membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, di samping masalah sosial dan percepatan pembangunan.

Ide pembentukan kawasan Melanesia di Indonesia dengan menggabungkan lima provinsi di kawasan Timur berawal dari keinginan Presiden Joko Widodo yang mengirimkan mantan Menko Polhukam, Tedjo Edy Purdijatno untuk bertemu dengan para Gubernur yang sedang mengikuti Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Ambon pada 27 Februari 2015.

Menko Polhukam Tedjo Edhy, menjelaskan keinginan besar Presiden agar lima provinsi ini terlibat langsung dalam kawasan Melanesia dengan membentuk sebuah forum khusus.

Keinginan Presiden tersebut dinilai wajar mengingat pada masa orde baru lima daerah ini dikelompokan dalam wilayah pengembangan "E", termasuk Timor Leste yang menjadi provinsi termuda di Indonesia dengan nama Timor Timur, sebelum akhirnya merdeka pada 1999.

"Lima provinsi ini termasuk Timor-Timor (sebelum merdeka) diklasifikasikan dalam satu kawasan karena memiliki kesamaan dalam rumpun ras dan etnis Melanesia," Tandas Gubernur Said.

Sejumlah kawasan yang tergabung dalam negara pasifik rumpun Melanesia/ Melanesian Sperhead Groups (MSG) telah menyatakan ketertarikan untuk membangun kerja sama saling menguntungkan dengan pemerintah di lima provinsi ini.