DPRD Maluku perketat aktivitas kunjungan masyarakat

Ambon (ANTARA) - DPRD Maluku kini semakin memperketat aktivitas kunjungan masyarakat yang ingin menemui anggota legislatif secara pribadi maupun akan menyampaikan aspirasi mereka kepada para wakil rakyat.

"Sesuai informasi yang Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena laporkan, dari tiga tahap tes usap terhadap tiga ratusan orang di lingkup Sekretariat DPRD , terdapat 51 orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19," kata Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Selasa.

Tahap pertama pelaksanaan tes usap didapati empat orang terkonfirmasi, tahap kedua 10 orang dan naik menjadi 39 orang, dan kini totalnya mencapai 51 orang yang dinyatakan positif COVID-19.

Menurut dia, jumlah ini cukup besar dan melihat faktanya maka diminta kepada masyarakat yang ingin bertemu anggota DPRD, atau pun datang menyampaikan aspirasi kiranya memperhatikan betul protokol kesehatan.

"Kepada para anggota DPRD, kita juga sudah meminta dengan baik menerapkan protokol kesehatan secara teratur dan jangan diabaikan agar tidak berdampak pada masyarakat luas," tandasnya.

Untuk para ASN, pegawai kontrak, petugas komisi dan fraksi telah diinstruksikan oleh Sekwan untuk menjalani karantina mandiri maupun yang disediakan tim gugus tugas provinsi, termasuk sejumlah wartawan, walau pun mereka itu tergoong orang tanpa gejala.

Empat orang yang dinyatakan terkonfirmasi setelah menjalani tes usap tahap pertama kini telah menjalani pemeriksaan ulang dan dinyatakan negatif.

"Kami juga sudah mengambil langkah sterilisasi di gedung DPRD provinsi lewat kerjasama dengan tim Gegana Satuan Brimob Polda Maluku, sehingga ruang kerja pimipnan dan anggota, hingga ruang rapat telah disemprot cairan disinfektan," ujar Lucky.

Langkah ini musti diambil supaya tidak mengganggu kerja-kerja DPRD yang begitu banyak, apalagi sekarang ini sementara dibahas APBD Perubahan 2020 yang disampaikan pemprov dan yang hadir didalamnya adalah tim anggaran pemda serta ASN di lingkup DPRD, walau pun jumahnya dibatas.

"Kita akan lihat perkembangan selanjutnya setelah pembahasa APBD Perubahan 2020 ini, apakah aktivitas perkantoran akan berjalan seperti biasa atau ditutup sementara selama beberapa hari," tegas Lucky.

Dia juga telah meminta Sekretaris DPRD Maluku berkoordinasi dengan Sekda Provinsi Maluku, Kasrul Selang karena berkaitan dengan aktivitas perkantoran maka aharuslah dilakukan koordinasi, kecuali untuk aktivitas DPRD bisa langsung disinkronkan dengan Sekretariat DPRD.

Makanya dengan jumlah terkonfirmasinya 51 orang maka DPRD Provinsi Maluku harus lebih berhati-hati.