Jumat, 28 April 2017

Kemenpar: Penggantian SDM Kendala Pembangunan Pariwisata Daerah

id Pariwisata
Kemenpar: Penggantian SDM Kendala Pembangunan Pariwisata Daerah
Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Sapto Haryanto. (Sent by Ipeh)
Ambon, 14/3 (Antara) - Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Sapto Haryanto mengatakan penggantian sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang terlalu cepat, menghambat pembangunan potensi wisata di daerah.

"Sebetulnya kelemahan yang mendasar dalam pembangunan pariwisata adalah SDM, karena di daerah moving stafnya cepat sekali," katanya usai berceramah di Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata se- Maluku, di Ambon, Selasa.

Sapto mengatakan potensi pariwisata di semua daerah sama, baik dari alam, seni, budaya, sejarah dan kulinernya, hanya percepatan pembangunan dan pengelolaannya yang berbeda-beda.

Untuk membangun pariwisata yang maju dan berkualitas, dibutuhkan tenaga SDM yang berkapasitas, profesional, inovatif, kreatif, berdedikasi dan seorang "marketer".

Oleh karena itu, Kemenpar secara bertahap membina dan melatih SDM pariwisata di daerah, sehingga bisa mengembangkan dan memasarkan potensi objek dan destinasi di kawasan masing-masing.

Akan tetapi para tenaga-tenaga terlatih tersebut ketika kembali ke daerahnya tak mampu berbuat banyak, karena dalam waktu singkat sudah dipindahkan ke instansi lain.

"Biasanya orang yang ditugaskan di desk pariwisata baru dua tahun sudah dipindahkan, padahal mereka belajar ke pusat, mengubah mindset menjadi seorang marketer, sudah pintar baru mau melakukan tapi sudah di-rolling, mending kalau dipindahnya masih manyambung dengan sebelumnya," katanya.

Terkait itu, menurut Sapto, dirinya selalu mengingatkan pemimpin di daerah agar tidak terlalu cepat memindahkan para staf di bidang pariwisata ke bidang lainnya, minimal setelah tiga atau empat tahun bekerja.

Kebijakan pemindahan SKPD berada di tangan para pemimpin daerah, yang dalam hal ini adalah gubernur, bupati dan wali kota harus memperhatikan aspek pembangunan pariwisata.

"Saya setiap ketemu gubernur, bupati dan wali kota selalu wanti-wanti, staf moving-nya jangan terlalu cepat. Dulu Kemenpar dan Kementerian Dalam Negeri sudah ada MoU, agar teman-teman dinas yang sudah kita didik jangan dipindah dulu," katanya.

Editor: John Nikita

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga