Ambon (Antara Maluku) - Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal (PDT) telah meminta Bappeda Maluku untuk segera membuat arsiran baru sistem trayek terkait program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya Koridor VI Maluku dan Papua.
"Saya sudah bertemu langsung dengan Kepala Bappeda Maluku, Sidik Sangadji dan meminta segera mendisain arsiran baru sistem trayek yang menghubungkan Maluku-Papua untuk segera diusulkan kepada pemerintah Pusat guna diperbaharui," kata Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Kementerian PDT, Johozua M. Yultuwu, yang dikonfirmasi ANTARA, dari Ambon, Senin.
Permintaan itu disampaikan, karena berdasarkan pengamatan dan analisa ternyata wilayah selatan Maluku yang mencakup lima kabupaten yakni Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Barat Daya (MBD), Kota Tual, Maluku Tenggara (Malra) dan Kepulauan Aru, tidak terhubung titik koordinat trayek yang dikeluarkan pemerintah Pusat.
"Titik koordinat yang termuat dalam program MP3EI khususnya koridor VI yakni dari Timika-Jayapura langsung menuju Ambon sebagai pasar utama menuju Makassar dan Surabaya, tanpa menyinggahi wilayah Selatan Maluku yang mencakup lima kabupaten," katanya.
Sehubungan dengan itu, Bappeda Maluku diminta membuat arsiran baru sistem trayek yang khas dan menghubungkan lima kabupaten di wilayah Selatan Maluku, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Australia dan Timor Leste, sehingga program untuk percepatan pembangunan ekonomi di koridor VI itu bisa diubah.
Dia mengakui, enam kabupaten di wilayah Selatan Maluku itu juga merupakan pasar strategis dan menjanjikan di masa mendatang, mengingat selama ini kebanyakan berbagai kebutuhan barang dan jasa masyarakat di wilayah itu, dipasok langsung dari Makassar dan Surabaya tanpa melalui Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi Maluku.
"Jadi sebenarnya transportasi barang dan jasa dari dan ke enam kabupaten di Selatan Maluku melalui Makassar dan Surabaya bisa dilakukan melalui Tual dan Saumlaki, ibu kota kabupaten MTB, tanpa melalui Kota Ambon. Ini kenyataan yang terjadi selama ini karena biaya transportasinya jauh lebih murah dibanding harus melalui Ambon," ujar Yoltuwu.
Dia menegaskan, jika Bappeda Maluku tidak segera membuat arsiran atau peta sistem trayek baru, maka dikhawatirkan enam kabupaten tersebut tidak akan kebagian program bantuan untuk percepatan pembangunan ekonomi pada Koridor VI.
"Jika Bappeda Maluku tidak segera menyampaikan usulan perubahannya, maka kemungkinan besar enam daerah di Selatan Maluku ini tidak akan dilirik dalam program MP3EI, khususnya Koridor VI Maluku-Papua, karena berdasarkan data yang ada pusat pengembangan Maluku hanya bertumpu di Ambon saja," tandasnya.
Padahal, menurutnya, banyak isu strategis yang saat ini menguat di enam kabupaten tersebut, diantaranya rencana pengembangan blok migas terbesar yakni blok Masela yang mencapai 21 titik pengeboran di kabupaten MTB dan MBD, pusat eksploitasi tambang emas dan belerang di Pulau Wetar, isu kawasan perbatasan serta wilayah perikanan sangat potensial di perairan kepulauan Aru dan laut Arafura yang mencakup kepulauan Tanimbar.
Dia berharap, arsiran sistem trayek baru itu dapat segera diselesaikan Bappeda Maluku termasuk akses pasar serta model pengembangannya guna disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan perubahan, sehingga enam kabupaten ini pun kebagian dalam peta percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.
Bappeda Maluku Diminta Buat Arsiran Baru MP3EI
Selasa, 1 Mei 2012 6:43 WIB