Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berupaya meningkatkan layanan yang berimplikasi pada tumbuh kembang anak di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah itu.
"Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak anak di Maluku," kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie saat membuka acara Hari Anak Nasional ke-40 di daerah itu di Kota Ambon, Rabu.
Acara yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku itu sebagai wujud komitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.
Bersama dengan OPD yang ada, ia berkomitmen membantu layanan yang berimplikasi terhadap tumbuh kembang anak sesuai tugas dan wewenang masing-masing dengan cara melakukan pemenuhan hak anak, pemberian identitas, pengasuhan yang layak, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan serta mendapat perlindungan khusus dengan cara mencegah dan menurunkan angka pekerja anak dan stunting, termasuk eksploitasi anak.
Hal itu sejalan dengan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mewujudkan percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Maluku.
Oleh sebab itu, sejak Februari 2024 Provinsi Maluku mengambil langkah proaktif dengan menyepakati dan menandatangani pakta integritas KLA serta berkomitmen untuk memastikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak yang jumlahnya mencapai 599 ribu orang di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Sebagai wujud nyata perlindungan anak di Maluku, ia juga turut melantik pengurus organisasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (Puspa) Manise berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 425 Tahun 2023 Tentang Pengurusan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Manise periode 2023-2025.
“Pelantikan pengurus Puspa Manise menjadi momen penting dalam memimpin organisasi untuk masa depan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Maluku,” ujar Sadali.
Dirinya juga turut menyampaikan selamat kepada pengurus Puspa yang baru saja dilantik dan berharap agar Forum Puspa Manise dapat menjadi mitra Pemerintah Provinsi Maluku, dalam menyiapkan kualitas perempuan dan anak diberbagai sektor pembangunan.
“Karena persoalan perempuan dan anak perlu mendapat perhatian khusus, sesuai visi Pemerintah Provinsi Maluku 2025-2045, 'Maluku Maju Inklusif' dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan,” katanya.
