Ambon (ANTARA) - Tinggal hitungan hari tepatnya Rabu, 27 November 2024 warga Maluku akan memilih calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wali kota pada 11 kabupaten kota.
Sebagai daerah berpenduduk 1,8 juta jiwa, Maluku memiliki APBD Rp3,1 triliun pada 2024. Dengan pertumbuhan ekonomi 4,77 persen pada 2023, persentase penduduk miskin di provinsi yang berjuluk Negeri Raja-Raja itu mencapai 16,05 persen hingga Maret 2024.
Sementara tingkat pengangguran terbuka hingga Agustus 2024 56.549 orang atau 5,96 persen. Pada 2023 Maluku memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia 72,75 atau berstatus tinggi.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kualitas kehidupan warga Maluku meliputi aspek kesehatan, pendidikan hingga pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat.
Untuk angka harapan hidup saat lahir di Maluku telah mencapai 70,45 tahun yang artinya setiap bayi lahir punya harapan hidup hingga usia 70 tahun.
Sementara harapan lama sekolah di Maluku telah mencapai 14,08 yang artinya anak-anak Maluku berpeluang menamatkan pendidikan hingga lulus diploma dan rata-rata lama sekolah mencapai 10,260 tahun atau setara dengan kelas III SMP.
Pada 2023 tercatat pengeluaran per kapita warga Maluku mencapai Rp9,27 juta per tahun.
Sebagai daerah kepulauan, Maluku memiliki luas wilayah 712.479,69 kilometer persegi. Dari luas tersebut, 92,4 persen atau 658.294,69 kilometer persegi merupakan lautan dan hanya 7,6 persen atau 54.185 kilometer persegi yang merupakan daratan.
Provinsi Maluku terdiri atas 1.412 pulau, berada di antara Laut Seram di utara, Samudra Hindia dan Laut Arafura di selatan.
Sebagai salah satu daerah terluar, Maluku berbatasan langsung dengan Australia dan Timur Leste di selatan.
Salah satu tantangan pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah kepulauan adalah distribusi logistik hingga pengawasan di daerah terdepan dan terluar.
Selain itu sebagai daerah yang punya catatan konflik pada 1999 juga menjadi tantangan untuk menghadirkan pelaksanaan pilkada damai dan berkualitas di provinsi ini.
Komitmen Bersama
Untuk mewujudkan Pilkada yang damai serta berkualitas perlu komitmen bersama dari semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga kelompok masyarakat dan semua pemangku kepentingan terkait
Pilkada di Maluku diikuti 47 pasangan calon meliputi tiga pasang pilkada gubernur dan 44 pasang calon bupati dan wali kota.
Pelaksanaan pilkada yang demokratis amat ditentukan oleh peran penyelenggara untuk melaksanakan pesta demokrasi dengan jujur dan transparan.
Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum hingga jajaran ke tingkat TPS menjadi ujung tombak terwujudnya pilkada yang berintegritas.
Pada sisi lain Badan Pengawas Pemilu hingga Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas TPS selaku pengawas berperan memastikan setiap tahapan pilkada berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang tepat.
Tidak hanya itu aparat Kepolisian dan TNI juga berperan sebagai penjaga ketertiban dan keamanan menghadirkan rasa aman dan nyaman di masyarakat untuk bisa menyalurkan hak pilihnya.
Komitmen bersama untuk menciptakan pilkada yang damai dan berkualitas akan semakin kokoh lewat partisipasi tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama.
Para pemuka agama baik Islam maupun Kristen tanpa lelah terus menyerukan kepada semua pemeluk agama untuk menjaga situasi kondusif.
Pendekatan melalui mimbar baik di masjid maupun gereja untuk menjaga kerukunan dan ketertiban yang selama ini sudah terjaga menjadi krusial.
Penegakan Hukum
Pada sisi lain penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan pelaksanaan pilkada berkualitas. Tanpa penegakan hukum maka aturan akan menjadi slogan dan semua kontestan berusaha mengakali aturan tanpa rasa takut ditindak.
Pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat mulai dari masa kampanye hingga saat perhitungan suara harus diawasi dengan ketat dan dikawal secara transparan.
Bawaslu dengan perangkat lengkap hingga ke tingkat pengawas TPS, kelurahan dan kecamatan benar-benar harus optimal melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pilkada.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu juga harus berperan maksimal jika pelanggaran yang dijumpai di lapangan masuk dalam ranah pidana.
Semua pihak harus mewaspadai munculnya ujaran kebencian, fitnah dan hoaks menjelang hari pencoblosan agar situasi kondusif tetap terjaga. Semakin cepat informasi yang mengumbar kebencian dan fitnah, ditangani maka bisa mengurangi tingkat kerawanan saat pencoblosan maupun penghitungan suara.
Untuk itu Tim Siber dari Polda Maluku harus intensif melakukan patroli di media sosial mengantisipasi beredarnya kabar hoaks hingga menjurus kepada fitnah, apalagi saat ini memasuki masa tenang sampai tanggal 26 November 2024.
Semua kontestan dan tim sukses harus menghormati masa tenang dan menahan diri untuk tidak lagi melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
Bebas politik uang
Selain itu tantangan lain adalah mencegah dan memastikan pelaksanaan pilkada bersih dan transparan terbebas dari politik uang dan serangan fajar.
Ketegasan aparat, komitmen kandidat, partai politik pengusung dan masyarakat untuk menolak politik uang menjadi awal terselenggara pilkada yang berkualitas di Maluku.
Untuk pelaksanaan Pilkada 2024 Pemprov Maluku telah mengalokasikan anggaran senilai Rp290,1 miliar terdiri atas KPU Provinsi Maluku sebesar Rp178,5 miliar dan Bawaslu Provinsi Maluku sebesar Rp85,30 miliar.
Anggaran itu hasil uang keringat rakyat yang nilainya yang terbilang besar sehingga harus mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan punya komitmen membangun Maluku.
Lahirnya pemimpin yang berkualitas berasal dari pelaksanaan pilkada yang transparan dan fair sehingga menjadi pesta demokrasi untuk menguji gagasan kandidat yang kemudian dinilai dan dipilih oleh rakyat pada 27 November 2024.
Warga Maluku harus menggunakan hak pilih dengan bijaksana dan menikmati pesta demokrasi ini dengan riang gembira agar pilkada berjalan damai.
Perbedaan pilihan dalam pilkada adalah keniscayaan karena itu perlu menjaga kondusifitas daerah dengan tetap saling menghormati dan menghargai.
Mari kawal Pilkada Maluku berjalan dengan damai dan berkualitas. Apapun hasil pesta demokrasi ini harus diterima dengan lapang dada karena yang terpilih mencerminkan suara rakyat.
Tugas selanjutnya adalah mendukung dan mengawal pemerintahan yang terpilih agar merealisasikan janji-janji politiknya.
