Pengamat: Waspadai Kegiatan Politik Berkedok Paket Lebaran

Ternate (Antara Maluku) - Pengamat politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Ridha Adjam meminta kepada Bawaslu Maluku Utara (Malut) untuk mewaspadai kegiatan politik terkait pilkada berkedok paket lebaran.

"Lebaran Idul Fitri tahun ini bertepatan dengan persiapan menghadapi pilkada serentak di delapan kabupaten dan kota di Malut, tidak tertutup kemungkinan dimanfaatkan oleh mereka yang akan maju bertarung di pilkada serentak itu untuk melakukan kegiatan politik praktis dengan cara memberikan paket lebaran kepada masyarakat," katanya di Ternate, Rabu.

Menurut dia, kalau pembagian paket lebaran semata-mata karena kepedulian untuk membantu masyarakat dalam menghadapi lebaran Idul Fitri, mungkin dapat ditoleransi dan dari segi aturan pun tidak dilarang, walaupun yang berikan bantuan itu akan maju bertarung di pilkada serentak 9 Desember 2015.

Tetapi kalau bantuan paket lebaran tersebut, kata Ridha Adjam, memiliki maksud tertentu yakni untuk mendapatkan dukungan pada pilkada serentak nanti jelas sangat tidak etis. Apalagi kalau kemudian pemberian bantuan itu disertai dengan ajakan untuk mendapatkan dukungan secara terang-terangan.

Ridha meminta kepada mereka yang akan bertarung pada pilkada serentak nanti untuk tidak melakukan cara-cara seperti itu dalam upaya mendapatkan dukungan masyarakat, karena selain tidak memberikan pendidikan politik yang beretika kepada masyarakat, juga dukungan yang diperoleh tidak murni.

Dukungan dari masyarakat sebaiknya diperoleh melalui cara-cara yang cerdas, misalnya dengan menawarkan program kepada masyarakat, namun program itu harus realistis dan dapat diimplementasikan ketika terpilih menjadi kepala daerah nanti, ujarnya.

"Saya mengimbau kepada masyarakat di delapan kabupaten/kota di Malut yang akan menggelar pilkada serentak Desember mendatang, jika ada tertentu yang memberikan paket lebaran disertai dengan ajakan untuk memiliki yang bersangkutan pada pilkada serentak nanti, sebaiknya ditolak karena tujuannya memberikan bantuan tidak ikhlas," kata Ridha Adjam menambahkan.

Sementara itu, pihak Bawaslu Malut mengaku belum bisa melakukan pengawasan secara maksimal terkait adanya kegiatan politik pilkada serentak berkedok paket lebaran, karena saat ini KPU belum menetapkan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang akan maju di pilkada serentak nanti.