Ambon (ANTARA) -
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku mengamankan tiga karton berisi anakan burung kakaktua galerita yang dibawa seorang penumpang KM Labobar tujuan Makassar, di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
“Penindakan dilakukan setelah petugas menemukan adanya barang bawaan mencurigakan saat proses pemeriksaan. Ketika diperiksa, tiga ekor kakaktua galerita yang masih anakan ditemukan dalam kondisi hidup dan ditempatkan di dalam kotak kardus yang telah diberi lubang udara,” kata Polisi Kehutanan (Polhut) BKSDA Maluku Arga Christyan di Ambon, Senin.
Setelah pengamanan, petugas memberikan penyadaran kepada pemilik barang sebagai langkah pencegahan praktik penyelundupan satwa liar dilindungi agar tidak terulang. Burung sitaan tersebut kemudian diamankan untuk proses penanganan lebih lanjut.
“Saat ini, tiga ekor kakaktua tersebut telah diserahkan ke Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku (PKS-KM) untuk menjalani observasi sebelum nantinya dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya,” ujarnya.
Ia mengimbau masyarakat tidak memperjualbelikan atau mengangkut satwa liar dilindungi tanpa izin resmi.
Ia menegaskan praktik perdagangan ilegal satwa endemik tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Pihaknya mencatat kasus penyelundupan satwa dilindungi melalui jalur laut masih menjadi perhatian serius, mengingat Maluku merupakan habitat berbagai spesies endemik yang bernilai tinggi di pasar gelap perdagangan satwa.
BKSDA Maluku menyatakan akan terus memperketat pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah, termasuk pelabuhan dan bandara, serta bekerja sama dengan aparat keamanan dan mitra konservasi menghentikan operasi jaringan perdagangan satwa liar dilindungi.
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa, barangsiapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta (Pasal 40 ayat (2).
