BI: Pertumbuhan Kredit UMKM di Maluku Turun

BI: Pertumbuhan Kredit UMKM di Maluku Turun

Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Bambang Pramasudi membuka kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian komoditas/produk/jenis usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon, Kamis (7/9) John Soplanit)

Ambon, 7/9 (Antara Maluku) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat pertumbuhan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Maluku menurun.

"Kredit UMKM yang berhasil disalurkan pada triwulan II-2017 tercatat sebesar Rp2,89 triliun atau sebesar 32,01 persen dari total penyaluran kredit di Maluku," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Bambang Pramasudi saat memberikan sambutan pada acara Diseminasi Hasil Penelitian komoditas/produk/jenis usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon, Kamis.

Menurut dia, kredit UMKM itu tercatat tumbuh sebesar 8,10 persen (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 17,80 persen (yoy). Kualitas kredit UMKM pun terpantau sedikit menurun, tercermin dari meningkatnya NPL dari 3,60 persen pada triwulan sebelumnya menjadi 3,77 persen pada triwulan II-2017.

Bambang mengatakan, perekonomian Maluku pada triwulan II-2017 tumbuh positif sebesar 5,68 persen (yoy), meski tercatat tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 6,28 persen (yoy).

"Pertumbuhan ekonomi Maluku mampu tumbuh di atas nasional sebesar 5,01 persen. Di sisi lain, akses keuangan di masyarakat Maluku tercatat mengalami peningkatan baik dari sisi kredit maupun DPK," ujarnya.

Rasio kepemilikan rekening DPK tercatat sebesar 70,46 persen lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya sebesar 62,42 persen begitu pula dengan rasio jumlah rekening kredit yang tercatat sebesar 7,40 persen, atau meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 7,38 persen.

Menurutnya, untuk terus meningkatkan akses pembiayaan sektor riil dan UMKM serta dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, BI memiliki kebijakan dari sisi permintaan (demand side) dan dari sisi penawaran (supply side).

"Kebijakan demand side adalah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan kelayakan dan kapabilitasnya sehingga menjadi bankable (memenuhi persyaratan untuk kredit)," ujarnya.

Kebijakan tersebut dilakukan melalui kegiatan penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerja sama BI dengan Lembaga Internasional dan Pemerintah.

Sementara kebijakan supply side adalah kebijakan yang difokuskan untuk mendorong bank dalam penyaluran kredit kepada UMKM, yang meliputi pengaturan kepada perbankan, penguatan kelembagaan, serta kemitraan.

Kegiatan diseminasi hasil riset komoditas/produk/jenis usaha unggulan (KPJU) Provinsi Maluku menghadirkan berbagai pimpinan daerah maupun instansi terkait di lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, dan narasumber dari Jakarta yakni Konsultan PT. SEM Institute, Karebet Widjajakusuma.