Pemberdayaan Petani Jadi Program Prioritas HKTI Maluku

Masalah pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat tani seperti di daerah lain di Indonesia akan menjadi program prioritas pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku periode 2010-2015."Jumlah petani anggota HKTI masih dalam proses pendataan dan selaku pengurus baru, kami sedang melakukan persiapan untuk rencana pelantikan, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat HKTI Maluku, Moda Latupono di Ambon, Kamis.Pengurus HKTI Maluku juga akan melakukan pembentukan organisasi masyarakat tani ini hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota di provinsi tersebut.Rencana pelantikan DPP HKTI Maluku yang dijadwalkan akhir September 2010 dan akan dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Oesman Sapta.Moda mengatakan, pemberdayaan yang akan dilakukan HKTI Maluku meliputi berbagai persoalan diantaranya pemenuhan sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil produksi."Petani di daerah ini belum mengalami kemajuan seperti daerah lainnya di tanah air, sehingga HKTI akan merumuskan program pemberdayaan dengan melibatkan semua dinas instansi terkait termasuk membuka akses pasar dengan pihak di luar daerah," katanya.Upaya ini mencakup pemenuhan sarana produksi pertanian dan mencari akses pasar yang lebih luas untuk menjual hasil produksi petani.HKTI Maluku juga merasa perlu menghimpun semua wadah tani yang selama ini terbentur berbagai kendala baik dalam proses bertani maupun menjual hasil pertanian.Sementara Kepala Badan Pusat Statistik Maluku, J.B Kristianto, mengatakan, Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) yang fluktuatif setiap bulan menggambarkan kondisi ekonomi petani di daerah ini sebenarnya belum mengalami perbaikan.Tingkat kesejahteraan dan kemampuan beli petani pedesaan biasanya diukur dari perbandingan indeks harga yang diterima terhadap indeks harga yang dibayarkan oleh mereka.Jadi, NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian yang dihasilkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk pengeluaran biaya produksi.