Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Rabu, menyampaikan 11 program prioritas pascapelantikan dirinya sebagai penjabat kepala daerah.
"Memperhatikan situasi dan kondisi Kota Ambon saat ini, maka saya akan melakukan beberapa kebijakan prioritas yang tertuang dalam 11 program," kata Bodewin saat sidang paripurna serah terima jabatan di DPRD kota Ambon, Rabu.
Kondisi terakhir birokrasi pemerintah Kota Ambon, katanya, memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan dilakukan konsolidasi internal di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Ambon.
Selanjutnya, dia mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan Pemkot Ambon Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini disclaimer. Hal itu memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan Pemkot Ambon belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik, tambahnya.
Baca juga: Sekkot : ASN Ambon harus dukung Penjabat Wali Kota
Oleh karena itu, Bodewin mengatakan pihaknya akan menjalin koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengambil langkah penataan manajemen perencanaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan fungsi aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
Prioritas selanjutnya, tambah dia, ialah melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada serta menggali potensi sumber PAD lain sesuai dengan ketentuan berlaku.
Saat ini, katanya, Pemkot Ambon masih menghadapi persoalan penyelesaian utang pihak ketiga yang belum terselesaikan. Selain itu, data angka kemiskinan di Kota Ambon tahun 2021 terdapat lebih dari 23.000 jiwa atau 5,06 persen.
"Hal ini akan menjadi catatan khusus prioritas kerja-kerja kami ke depan," ujarnya.
Kebijakan lain yang akan ditempuh Bodewin selama menjabat sebagai Wali Kota ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki layanan perizinan dan non-perizinan terintegrasi, serta menjadikan Ambon sebagai kota bersih melalui peningkatan pengelolaan persampahan yang terukur.
Dengan demikian, dia berharap masyarakat semakin nyaman untuk hidup dan tinggal di Kota Ambon. Dia juga akan terus mendukung berbagai kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya terkait penanganan bencana non-alam COVID-19.
Baca juga: Penjabat Wali Kota siap benahi persoalan di Pemkot Ambon, begini penjelasannya
Baca juga: Gubernur Maluku lantik empat penjabat bupati dan wali kota, jamin transisi pemerintahan berjalan lancar
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Memperhatikan situasi dan kondisi Kota Ambon saat ini, maka saya akan melakukan beberapa kebijakan prioritas yang tertuang dalam 11 program," kata Bodewin saat sidang paripurna serah terima jabatan di DPRD kota Ambon, Rabu.
Kondisi terakhir birokrasi pemerintah Kota Ambon, katanya, memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga akan dilakukan konsolidasi internal di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Ambon.
Selanjutnya, dia mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku terhadap laporan keuangan Pemkot Ambon Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini disclaimer. Hal itu memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan Pemkot Ambon belum memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik, tambahnya.
Baca juga: Sekkot : ASN Ambon harus dukung Penjabat Wali Kota
Oleh karena itu, Bodewin mengatakan pihaknya akan menjalin koordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk mengambil langkah penataan manajemen perencanaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta peningkatan fungsi aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
Prioritas selanjutnya, tambah dia, ialah melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada serta menggali potensi sumber PAD lain sesuai dengan ketentuan berlaku.
Saat ini, katanya, Pemkot Ambon masih menghadapi persoalan penyelesaian utang pihak ketiga yang belum terselesaikan. Selain itu, data angka kemiskinan di Kota Ambon tahun 2021 terdapat lebih dari 23.000 jiwa atau 5,06 persen.
"Hal ini akan menjadi catatan khusus prioritas kerja-kerja kami ke depan," ujarnya.
Kebijakan lain yang akan ditempuh Bodewin selama menjabat sebagai Wali Kota ialah meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki layanan perizinan dan non-perizinan terintegrasi, serta menjadikan Ambon sebagai kota bersih melalui peningkatan pengelolaan persampahan yang terukur.
Dengan demikian, dia berharap masyarakat semakin nyaman untuk hidup dan tinggal di Kota Ambon. Dia juga akan terus mendukung berbagai kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya terkait penanganan bencana non-alam COVID-19.
Baca juga: Penjabat Wali Kota siap benahi persoalan di Pemkot Ambon, begini penjelasannya
Baca juga: Gubernur Maluku lantik empat penjabat bupati dan wali kota, jamin transisi pemerintahan berjalan lancar
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022