Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku, mendorong penghapusan klasifikasi favorit pada sejumlah sekolah yang ada di Kota Ambon karena dinilai berpengaruh pada psikologi anak.
“Ini bertujuan supaya tidak ada lagi pengklasifikasian mana sekolah-sekolah yang dianggap tidak bagus, mana sekolah yang dianggap bagus,” kata Ketua Komisi II DPRD Ambon, Christianto Laturiuw, di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, sebenarnya klasifikasi itu bagus, namun faktor psikologi anak-anak saat masuk sekolah itu juga sebetulnya harus mendapat perhatian, karena bisa saja ada siswa yang terganggu dengan pengklasifikasian seperti ini.
Menurutnya, pengklasifikasian sekolah-sekolah favorit ini dipengaruhi karena kapasitas atau ketersediaaan guru pada jenjang sekolah belum merata.
"Jadi menurut kami, semua lembaga pendidikan punya tujuan sama. Tinggal bagaimana kita mengisi semua sekolah itu dengan guru yang kapasitasnya sama,” kata Laturiuw.
Laturiuw menuturkan, penghapusan status favorit bagi sekolah dapat dibantu dengan memberikan sosialisasi kepada para orang tua. Sehingga ketika anak-anak mau mendaftar sebagai siswa baru, tidak harus memilah antara sekolah A atau sekolah B.
"Ini bagusnya ada pikiran-pikiran edukatif dari orang tua untuk menyampaikan kepada anak. Dan lebih bagus lagi apa bila pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan mengambil kebijakan untuk menghilangkan konsep atau istilah sekolah favorit ini,” tuturnya.
Dengan begitu, lanjut Laturiuw, maka tidak ada lagi siswa yang memilih di sekolah berdasarkan kemampuan anak. Konsep seperti itu harus dihilangkan dari kebijakan pemerintah.
"Poin utamanya itu adalah pemerataan kapasitas serta kompetensi para guru di setiap sekolah itu harus sama. Supaya tidak ada lagi siswa yang harus memilih lebih senang di sekolah ini karena di sini kualitasnya bagus, dan yang satu tidak bagus, kan konsep ini harus dihilangkan," ucapnya.
Ia berharap, pemerintah kota dapat memperhatikan ketersediaan guru dan kapasitas punya kompetensi yang sangat baik sudah tersedia di semua sekolah di Kota Ambon.
“Kewajiban pemerintah lah yang sekarang harus memperhatikan apakah ketersediaan guru dan kapasitas kompetensi yang baik itu sudah tersedia di sekolah atau belum,” pungkasnya.
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022