Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI-AD menyediakan berbagai fasilitas kesehatan untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempercepat penurunan angka prevalensi kekerdilan pada anak (stunting) di Indonesia.
“Kami datang sebagai tindak lanjut dari pengukuhan Bapak Jenderal Dudung sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting. Kami akan memfasilitasi,” kata Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Mayor Jenderal TNI dr. Purwo Setyanto dalam keterangan tertulis BKKBN yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menyebutkan seluruh fasilitas kesehatan di TNI Angkatan Darat dapat digunakan untuk penanganan stunting dan gizi buruk. Selain itu pihaknya juga akan membicarakan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan.
Purwo menyebutkan TNI-AD saat ini memiliki setidaknya 48 rumah sakit, 468 klinik dan fasilitas kesehatan tingkat pertama serta 583 posyandu.
Semua fasilitas kesehatan itu dapat dimanfaatkan untuk membantu BKKBN menurunkan prevalensi stunting, sekaligus menjadi tempat edukasi pencegahan stunting pada keluarga.
Selain menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat diberdayakan, Purwo menyatakan akan menggerakkan seluruh tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mendata kondisi keluarga, balita dan memberikan bantuan bagi anak yang menderita stunting hingga ke pelosok-pelosok daerah.
Menurut Purwo, percepatan penurunan stunting memang dilakukan pihaknya dengan melibatkan Babinsa di seluruh daerah. Namun dirinya meminta BKKBN agar memberikan pelatihan atau pemahaman terlebih dahulu terkait bahaya stunting dan bedanya stunting dengan penyakit yang lain.
“Kalau mencari pasien bibir sumbing atau pasien katarak, kami mudah mencarinya. Bagaimana mengajarkan Babinsa untuk mengetahui anak itu stunting atau tidak, ini perlu pengetahuan,” ujar dia.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyatakan akan memberikan data lengkap keluarga berisiko stunting kepada Babinsa untuk mempermudah kerja di lapangan.
Ia berharap kementerian/lembaga lainnya dapat mengikuti peran TNI AD, sehingga target 14 persen dari percepatan penurunan stunting secara nasional dapat tercapai di tahun 2024.
“Data keluarga berisiko stunting dengan ciri tidak ada jamban, air bersih nggak ada, rumah kumuh dan mereka itu pasangan usia subur. Kami by name by address ada datanya,” kata Hasto.
BKKBN sendiri sebelumnya telah mengukuhkan Kepala Staf TNI-AD Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Duta Bapak Asuh Anak Stunting untuk memperkuat sinergi mempercepat penurunan angka stunting pada Rabu (29/6).
BacaBaca juga: BKKBN: 147.657 KK di Maluku berkategori risiko tengkes atau stunting, begini penjelasannya
