Ambon (Antara Maluku) - Aksi demo menuntut dilakukannya reformasi agraria yang dilakukan berbagai komponen organisasi masyarakat dan pemuda mewarnai sidang penutupan masa sidang I dan pembukaan masa sidang II DPRD Maluku tahun 2011/2012.
"Di saat sidang ini sedang berlangsung, puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Amans) sedang berorasi, dan tuntutan mereka juga akan menjadi salah satu agenda kerja dewan untuk masa sidang II tahun ini," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Elviyana Pattiasina di Ambon, Selasa.
Sidang paripurna DPRD Maluku yang dipimpin Elviyana dan diharidir Sekda Maluku, Ros Farfar ini membacakan berbagai program dewan yang telah dilakukan selama masa sidang pertama, dan mengaggendakan 20 program kerja legislatif yang telah disusun Badan Musyawah (Baanmus) dewan selama masa sidang II seperti penjelasan LJP gubernur 2010.
Selain itu, rapat paripurna alat-alat kelengkapan dewan serta tindak lanjut perjuangan untuk mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan migas blok Masela.
Banmus juga telah menetapkan agenda pengawasan setiap komisi terhadap program pembangunan tahun anggaran 2010 dan 2011 di 11 kabupaten dan kota, pembahasan LPJ gubernur 2012 hingga penandatanganan MoU antara DPRD-Pemprov Maluku-Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemberdayaan," Elvyana.
Usai paripurna DPRD, acara dilanjutkan dengan membuka dialog antara pimpinan serta anggota dewan dan puluhan pendemo yang diperkenankan memasuki ruang sidang.
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang diketuai Janes Balubun ini sebelumnya mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan pembacaan serta penyerahan aspirasi kepada pimpinan DPRD yang diwakiliki Lucky Wattimury.
"Kami minta DPRD segera membentuk pansus untuk menyelesaikan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai telah melanggar hak-hak masyarakat adat Maluku maupun Hak Azasi Manusia sehingga perlu membatasi pemberian izin perluasan perkebunan kelapa sawit maupun izin pengelolaan hutan," kata Balubun.
Wattimury mengatakan, DPRD memiliki sejumlah mekanisme untuk menyelesaikan tuntutan Amans seperti diserahkan kepada komisi-komisi terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah hingga ke pemerintah pusat.
"Dalam pembahasan secara mendalam nanti, legislatif juga akan mengundang koordinator Amans untuk melakukan dialog terkait berbagai temuan yang dijadikan dasar tuntutan dan disampaikan kepada kami," katanya.
Aksi Demo Reformasi Agraria Warnai Paripurna Dewan
Selasa, 17 Januari 2012 18:26 WIB