Ternate (Antara Maluku) - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara meminta pemerintah daerah setempat, untuk serius membangun sektor pertanian mengingat sebagian besar masyarakat Malut adalah petani.
"Kalau pemda ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Malut, khususnya petani sekaligus menggairahkan usaha yang terkait dengan sektor pertanian maka pemda harus serius membangun di sektor pertanian," kata Ketua DPD HKTI Malut Abdul Rahman Koda di Ternate, Sabtu.
Apalagi, potensi sector pertanian di Malut sangat besar, baik tanaman pangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, bahkan khusus untuk sector perikanan baru sebagian kecil yang dimanfaatkan.
Ia mengatakan, pemda di Malut selama ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebenarnya sudah menunjukan keseriusan untuk membangun sektor pertanian, tetapi keseriusan itu hanya sebatas slogan dan konsep di atas kertas.
Hal itu di antarnya terbukti dari kurangnya kebijakan dari pemda yang diimplementasikan untuk membangun sektor pertanian, serta minimnya dukungan anggaran dari APBD untuk sektor pertanian yakni rata-rata kurang dari 7 persen per tahun.
"Sikap pemda seperti itu mengakibatkan sektor pertanian di Malut tidak berkembang, bahkan dilihat dari hasil sensus pertanian yang dilakukan BPS pada 2013 menunjukkan angka-angka yang sangat mengkhawatirkan, misalnya menurunnya angka jumlah petani di daerah ini," katanya.
Kesejahteraan petani di Malut juga cukup memprihatinkan, di antaranya terlihat dari angka nilai tukar petani di Malut yang pada 2013 hanya mencapai 99,98 persen yang artinya bahwa pendapatan petani lebih rendah dari pengeluarannya.
Abdul Rahman Koda mengatakan, untuk membangun sektor pertanian di Malut, selain membutuhkan alokasi anggaran yang memadai, juga harus ada kebijakan yang berpihak pada petani, misalnya ketika harga komuditas pertanian anjlok maka pemda harus segera turun tangan dengan melakukan langkah-langkah yang bisa mengatasi anjloknya harga itu.
