BRMP Maluku kawal pelaksanaan program hilirisasi perkebunan di Maluku

Ambon (ANTARA) - Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku mengawal pelaksanaan program hilirisasi perkebunan di Maluku sebagai bagian dari konsolidasi program Kementerian Pertanian tahun 2026 bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

“BBRMP Maluku siap mengawal dan mendampingi pelaksanaan program hilirisasi perkebunan Kementerian Pertanian di Maluku agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi petani,” kata Kepala BBRMP Gunawan, di Ambon, Selasa.

Kementerian Pertanian menegaskan, komitmennya dalam memperkuat hilirisasi perkebunan nasional agar nilai tambah komoditas dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat.

Di Maluku, sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa, pala, sagu, dan kakao menjadi fokus pengembangan pada 2026.

Konsolidasi program tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) dan BBRMP Maluku.

Gunawan menegaskan, kesiapan BBRMP dalam mengawal dan mendampingi pelaksanaan berbagai program Kementerian Pertanian di Maluku. BBRMP juga berperan sebagai verifikator lanjutan dalam mekanisme tata kelola bantuan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026.

Melalui pengawalan tersebut, BBRMP Maluku memastikan pelaksanaan program hilirisasi perkebunan berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat Maluku.

Kepala BBPPTP Ambon Kardiyono, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) guna memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Menurut Kardiyono, percepatan CPCL menjadi aspek krusial, termasuk untuk menjamin ketersediaan logistik benih dan bibit yang dibutuhkan petani agar program dapat berjalan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda, menyatakan komitmen pihaknya untuk mempercepat proses CPCL yang saat ini masih berlangsung di kabupaten dan kota.

Ia menegaskan bahwa percepatan tersebut menjadi kunci dalam menyinergikan program hilirisasi perkebunan dengan kebutuhan dan potensi daerah di Maluku.