Gubernur: Maluku perlu kuatkan pola kerjasama hadapi krisis dan resesi

Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail, menegaskan  memasuki 77 tahun usia Provinsi Maluku cukup banyak tantangan yang muncul, sehingga dalam menghadapi berbagai krisis dan resesi haruslah mengedepankan pola kerja sama antara dari semua pemangku kebijakan.

"Semua unsur di daerah wajib melakukan tupoksi secara efisien dan efektif dan kedepankan semangat saling tolong-menolong," kata Gubernur Murad di Ambon, Jumat.

Baca juga: Pemprov serahkan sejumlah bantuan bertepatan HUT Ke-77 Maluku, berikut ini daftar penerimanya

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT Provinsi Maluku ke-77 yang dibuka ketua DPRD, Lucky Wattimury dan dihadiri Wagub Barnabas Orno, mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu serta mantan Wagub Ety Sahubrua.

Menurut dia, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi akan menjadi kunci sukses dalam membangun kesatuan kerja.

Tema HUT ke-77 Provinsi Maluku yaitu 'Bakugandeng Maluku bisa' mengingatkan kita bahwa ada budaya yang diwariskan oleh pendahulu kita yaitu pela-gandong, masohi, ain ni ain, kidabela dan sebagainya telah menanamkan pelajaran hidup tentang semangat kebersamaan dan persaudaraan sejati di Maluku.

"BPS telah menerbitkan data-data ekonomi makro dimana pertumbuhan ekonomi Maluku untuk kwartal kedua tahun 2022 sebesar 4,81 persen, dimana capaian ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun periode yang sama tahun tahun 2021 sebesar 3,04 persen," ucap gubernur.

Baca juga: Ahli waris pekerja rentan di Ambon terima santunan JKM BPJAMSOSTEK saat HUT Maluku

Kemudian angka pengangguran terbuka dari 6,93 persen tahun 2021 turun menjadi 6,44 persen pada Februari 2022.

selain itu terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 17,87 persen pada Maret 2021 menjadi 15,97 persen pada Maret 2022 atau berkurang 1,90 poin.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia di provinsi ini tahun 2021 berada pada angka 69,71 atau meningkat 0,32 persen dari tahun 2020, sementara angka stunting juga menurun dari 34,02 persen tahun 2018 menjadi 28,7 persen tahun 2021.

Capaian perbaikan makro ekonomi Maluku tersebut diikuti dengan predikat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021 sehingga sudah tiga tahun berturut-turut meraih predikat WTP.

"Semua ini adalah hasil kerja keras pemda, DPRD, dan seluruh komponen masyarakat Maluku," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Murad ajak masyarakat rela berkorban untuk bangun Maluku, rakyat perlu pemimpin yang jadi teladan

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, budaya politik harus dijadikan sebagai jiwa, untuk mengabdi dan membangun Maluku ke arah yang lebih baik.

Budaya politik bisa diterjemahkan sebagai tindakan dan perbuatan berdasarkan pikiran dan akal budi manusia dalam rangka menata, mengabdi, dan menetapkan berbagai kebijakan.

"Baik terkait dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, serta kemampuan dalam memecahkan segala masalah kemasyarakatan," tandasnya.

Budaya politik memiliki kaitan dengan perilaku manusia yang terlibat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik, baik itu kebijakan berupa inovasi hingga pada perencanaan anggaran.

Budaya politik juga memiliki relasi dengan partisipasi aktif masyarakat dan semua tindakan politik pemerintah, DPRD akan mengambil kebijakan publik lainnya yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.

Baca juga: Sejumlah menteri sampaikan optimisme untuk Maluku di HUT ke-77