Ternate (ANTARA) - Dinas Pertanian Maluku Utara (Malut) berkomitmen mendorong petani di Pulau Halmahera untuk terus meningkatkan produksi padi dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat di wilayah Malut
Kepala Dinas Pertanian Malut, Muhtar Husein dihubungi, Jumat mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memajukan pertanian di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia itu, salah satunya dengan meningkatkan produksi padi bagi petani di Pulau Halmahera.
Selain itu, pihaknya terus mendorong agar petani terus mengembangkan hasilnya dan pemkab terus mendampingi.
"Kami melihat sudah banyak hal dilakukan bupati sebelumnya telah membuka luas varietas padi, termasuk lahan padi, dan telah melakukan pemberdayaan ke petani," katanya.
Di Pulau Halmahera hasil pertanian yang memiliki sumberdaya jual salah satunya padi, sehingga hasil panen terus diolah sehingga petani lebih unggul, apalagi pemerintah tidak setiap tahun dapat memberikan bantuan sehingga petani harus lebih giat dan mandiri.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba berharap 2024 Malut meningkatkan produksi 122.568 ton beras setara dengan 75.992 ton beras atau 65-70 persen sudah bisa disediakan dari produksi lokal sesuai target jangka panjang.
"Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Malut sepanjang 2023 ini akan memfokuskan kegiatan peningkatan produksi padi dengan sasaran tanaman padi sebesar 32.000 ha di tujuh kabupaten," kata Gubernur Malut.
Dia menyebut, ketersediaan sarana prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian sangat penting dengan memfokuskan kegiatan peningkatan produksi padi melalui gerakan tanam empat kali.
Sedangkan, dalam perluasan areal tanam, pertanian yang terintegrasi dengan memprioritaskan benih varietas unggul genjah dengan produktivitas tinggi, program desa mandiri percontohan masing-masing daerah 100 hektare dan padi biofortifikasi 1.000 hektare dan program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya.
Oleh karena itu, Gubernur berharap semua program dapat diselesaikan secepatnya agar memberikan kontribusi pada tahun berjalan.
"Perlu adanya pengawalan dan pendampingan di tingkat desa oleh penyuluh yang bertugas di WKPP dan TNI, dalam hal ini Babinsa," katanya.
Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan yang cukup besar, Kasuba mengajak keterlibatan dan dukungan yang lebih nyata dari semua pihak, baik pemerintah maupun TNI serta pemangku kepentingan lainnya.
