Ternate (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara (Malut) mencatat, persentase penduduk miskin di provinsi ini pada Maret 2023 sebesar 6,46 persen atau mengalami kenaikan 0,09 persen poin terhadap September 2022 dan naik 0,23 persen poin terhadap Maret 2022.
Kepala BPS Malut, Aidil Adha dihubungi, Rabu, mengatakan, jumlah penduduk miskin di Provinsi ini pada Maret 2023 sebesar 83,80 ribu orang, atau naik 1,66 ribu orang terhadap September 2022 dan naik 3,93 ribu orang terhadap Maret 2022.
Sedangkan, berdasarkan persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 sebesar 6,17 persen, naik menjadi 6,23 persen pada Maret 2023. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 6,45 persen, naik menjadi 6,55 persen pada Maret 2023.
"Kalau dibandingkan pada September 2022, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 di perkotaan naik sebanyak 0,46 ribu orang (dari 22,94 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,40 ribu orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 1,20 ribu orang (dari 59,19 ribu orang pada September 2022 menjadi 60,39 ribu orang pada Maret 2023)," ujarnya.
Selain itu, untuk garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp 564.733,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.630,- (76,78 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 131.103,- (23,22 persen).
Dimana, pada Maret 2023, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 6,30 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.557.818,-/rumah tangga miskin/bulan.
Aidil mengatakan, secara umum, pada periode Maret 2016 - Maret 2023, tingkat kemiskinan di Maluku Utara cenderung berfluktuatif. Pola yang berbeda terjadi dari Maret 2017 hingga September 2019 yang menunjukkan pola semakin meningkat.
Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, tidak terkecuali Malut, karena sejak Maret 2021 sampai Maret 2022 Kemiskinan Malut mengalami penurunan, tetapi pada September 2022 dan Maret 2023, kemiskinan Malut kembali naik
Sebelumnya, Pemprov Malut menargetkan, penanggulangan kemiskinan turun menjadi 6,19 persen merupakan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024.
Wagub Malut, Ir M. Al Yasin Ali dihubungi sebelumnya, menyatakan, saat ini tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara 6,32 persen di tahun 2022 dan ditargetkan 6,25 persen di tahun 2023, ini merupakan target kita bersama. Untuk itu, Saya meminta dukungan dan kerja sama Wakil Bupati/Wakil Walikota dan pimpinan OPD agar saling bahu-membahu sehingga target kita bisa tercapai.
Selain itu, Wagub meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat serta mempunyai data kemiskinan ditiap-tiap wilayah, sehingga setiap program dan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Dia menyatakan, Rapat Koordinasi seperti ini sangat penting untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
Oleh karena itu, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Malut dan TKPK Kabupaten/ Kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah penanggulangan kemiskinan di daerah.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Persentase penduduk miskin di Malut naik 6,46 persen
