Ambon (ANTARA) - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukan 15 bulan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku, elektabilitas calon Gubernur Maluku Jefry Apoly Rahawarin telah melampaui petahana Murad Ismail.
"Bahkan elektabilitas Jefry melampaui dua petahana sekaligus, yaitu Gubernur Murad Ismail, dan wakil gubernur Barnabas Nathaniel Orno," ujar Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie Alfarabi di Ambon, Jumat.
Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA Juli 2023, elektabilitas Jefry mencapai 18.7 persen dan Murad sebesar 18.4 persen, sedangkan Barnabas s 8.9 persen.
"Hanya Jeffry dan Murad yang elektabilitasnya di atas 15 persen dan jarak elektabilitasnya jauh dibandingkan dengan nama-nama calon gubernur lainnya," kata dia.
Ia menjelaskan LSI Denny JA melakukan survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 800 responden di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku pada Juli 2023 dengan margin of error survei sebesar 3,5 persen,.
LSI Denny JA menemukan bahwa ada empat alasan kuat yang menjelaskan rendahnya elektabilitas Murad yaitu kepuasan terhadap kinerja Gubernur dan wakil gubernur di bawah 50 persen.
Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Murad sebagai Gubernur hanya sebesar 40,7 persen. Sebaliknya mereka yang menyatakan tak puas atas kinerja Murad sebagai gubernur sebesar 50,2 persen.
"Kedua, Murad dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Mereka yang menyatakan Murad berhasil sebagai gubernur sebesar 41,8 persen, sementara mereka yang menyatakan Murad gagal sebagai gubernur sebesar 48,4 persen," kata dia.
Ketiga, mayoritas tak ingin Murad menjadi gubernur lagi. Mereka yang menyatakan berkeinginan Murad menjadi gubernur lagi hanya sebesar 20,5 persen, sementara mereka yang menyatakan tak menginginkan Murad menjadi gubernur lagi sebesar 53,6 persen.
"Lalu, keempat, gubernur paling disalahkan atas status Maluku sebagai provinsi termiskin keempat di Indonesia," ujarnya.
"Mereka yang tahu bahwa Maluku adalah provinsi termiskin keempat di Indonesia belum mayoritas. Hanya sebesar 35,2 persen publik Maluku yang tahu. Dari mereka yang tahu, sebesar 43,6 persen menyalahkan Gubernur sebagai orang paling bertanggung jawab atas status Maluku tersebut," ungkapnya
Sementara yang menyalahkan presiden atas kemiskinan di Maluku hanya sebesar 14,8 persen, dan yang menyalahkan bupati/walikota sebesar 6,4 persen.
Baca juga: LSI: Isu ekonomi paling penting di Pilgub Maluku 2024
