Ternate (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara (Malut), menyatakan kinerja fiskal regional Malut sampai dengan Juli 2023 mengalami pertumbuhan dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp2,36 triliun hingga akhir Juli 2023.
"Hingga akhir Juli 2023 pendapatan negara yang masih tumbuh positif di Maluku Utara meski melandai, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 51,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Malut, Tunas Agung Jiwa Brata di Ternate, Kamis.
Dia menyatakan, kenaikan berasal dari pertumbuhan PPh Non-Migas sebesar Rp689,29 miliar.
Sementara belanja negara mengalami kenaikan sebesar 19,86 persen atau terealisasi sebesar Rp9,14 triliun.
Tumbuhnya realisasi belanja negara didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat khususnya belanja barang dan Transfer ke Daerah khususnya Dana Bagi Hasil yang signifikan.
"Secara spasial, belanja daerah regional Maluku Utara kembali ekspansif. Meskipun demikian, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terkontraksi," katanya.
Kemudian, hingga akhir Juli 2023, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp5,98 triliun atau 38,34 persen dari target.
Pada sisi lain ia mengupas ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil perhitungan Coefficient of Vertical Imbalance , tingkat ketimpangan fiskal vertikal pemda di Maluku Utara masih cukup tinggi.
Selama 2018-2023, tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer berkisar pada angka 73,4 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah yang tidak mampu ditutup oleh Pendapatan Asli Daerah berkisar pada angka 77,8 persen.
Namun ia menyampaikan kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal II 2023 diiringi oleh inflasi yang terjaga pada level moderat dan neraca perdagangan yang mampu mempertahankan tren surplus.
"Kinerja positif APBN dan APBD berlanjut sampai dengan bulan Juli 2023. Kinerja yang baik ini diharapkan terus berlanjut menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi guna, menjaga pemulihan ekonomi, dan melindungi masyarakat," kata dia.
Kemenkeu: realisasi pendapatan negara di Malut capai Rp2,36 triliun
Rabu, 30 Agustus 2023 18:51 WIB