Ambon (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menyiapkan upaya mitigasi guna memastikan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini buntut pada Pemilu 2024 terdapat beberapa kendala teknis seperti surat suara yang tertukar di tempat pemungutan suara (TPS), kesiapan sumber daya manusia (SDM) , dan faktor alam.
"Kewenangan pengadaan logistik pilkada adanya di KPU sesuai tingkatan pilkadanya," kata Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Subair di Ambon, Sabtu.
Pada waktunya, kata dia, bawaslu sesuai dengan jenjangnya akan melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan pengadaan dan distribusi logistik lebih baik daripada Pemilu 2024.
Selain itu, pada semua tahapan, pihaknya akan memaksimalkan upaya pencegahan melalui imbauan dan koordinasi serta pengawasan melekat.
"Keuntungannya adalah baru saja melaksanakan pemilu sehingga pengalaman-pengalaman pada pemilu bisa dievaluasi untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih baik," ujarnya.
Langkah-langkah ini, lanjut dia, untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi.
Bawaslu Provinsi Maluku juga akan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga netralitas, tidak terlibat dalam politik uang, dan mematuhi aturan selama masa kampanye dan pemungutan suara.
Subair mengajak seluruh elemen masyarakat, partai politik, dan calon untuk berperan aktif dalam menciptakan pilkada yang berkualitas dan bermartabat.
Ia berharap partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk Maluku.
Dengan upaya mitigasi ini, pihaknya yakin dapat menjaga proses Pilkada 2024 berlangsung dengan tertib dan bermartabat sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.
