Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berharap rencana investasi dari produsen kaca asal China, Xinyi Group tidak lepas ke negara lain karena adanya konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
"Ndak. Ya, kita harapkan janganlah. Dulu kan kekonyolan kita juga lari ke tempat lain. Jadi, kita sendiri juga harus introspeksi, apa yang salah. Kita ndak boleh malu-malu, kalo kita salah ya kita perbaikin," katanya ditemui seusai 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa.
Xinyi merupakan perusahaan kaca terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 20 persen. Perusahaan itu telah berkomitmen untuk membangun industri di Rempang, Batam, yang juga akan menjadi pabrik kedua terbesar di dunia setelah China.
Menurut Luhut, realisasi investasi perusahaan asal China itu mempunyai dampak besar bagi Indonesia karena selain dapat membuka lapangan pekerjaan, membuka alih teknologi, juga akan mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksi photovoltaic (PV), panel surya, dan semikonduktor.
Baca juga: Menko Marves targetkan Indonesia bisa punya mobil listrik sendiri pada 2026
Baca juga: Menko Marves targetkan Indonesia bisa punya mobil listrik sendiri pada 2026
Ia juga meyakini keberadaan investor asal China itu akan mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat atau hub produksi kebutuhan PV, panel surya, dan semikonduktor.
"Kita itu jadi pusat karena sekarang ada pertikaian dari negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di kita, jangan mau terus main, istilahnya, tikus mati dalam lumbung padi," katanya.
Ia juga menanggapi desakan pencabutan status proyek strategis nasional (PSN) di Rempang.
Rempang Eco City masuk dalam daftar PSN untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya yang diatur diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.
Rempang Eco City masuk dalam daftar PSN untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya yang diatur diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus 2023.
Padahal, menurut Luhut, potensi investasi di wilayah tersebut sangat besar manfaatnya bagi Indonesia, sehingga tidak perlu ada pencabutan status PSN.
"Kenapa mesti dicabut-cabut sih, barangnya bagus. Bahwa ada yang salah satu, ya diperbaiki satulah. Jangan main cabut. Itu kan merugikan kita. Kalau itu diteruskan, TKDN kita akan bagus, lapangan kerja ada, teknologi saya bilang tadi PV, solar panel sama semikonduktor," katanya.
Baca juga: Menko Marves siapkan aturan dukung RI jadi pusat penangkapan karbon dunia
Baca juga: Menko Marves siapkan aturan dukung RI jadi pusat penangkapan karbon dunia
Luhut juga meyakini pemerintah akan terus melakukan upaya terbaik untuk bisa meyakinkan investor bahwa masalah di Rempang akan bisa selesai dengan baik.
Dengan demikian, investor tidak perlu ragu untuk merealisasikan rencana investasinya di Tanah Air.
Dengan demikian, investor tidak perlu ragu untuk merealisasikan rencana investasinya di Tanah Air.
"Sudah kita jelaskan. Ndak ada masalah itu. Insya Allah," sebutnya.
Sebelumnya, Xinyi Group berencana untuk melakukan investasi ekosistem hilirisasi pasir kuarsa atau silika di Rempang dengan rencana investasi sebesar 11,6 miliar dolar AS. Investasi ini untuk membangun kaca dan solar panel, yang diproyeksikan akan menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 35 ribu orang.
Rencana investasi di Batam merupakan proyek kedua di Indonesia. Sebelumnya, Xinyi Group melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik, Jatim, tahun lalu sebesar 700 juta dolar AS. Produksinya diperkirakan terlaksana di pertengahan tahun depan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Luhut harap investasi Xinyi China tidak lepas karena konflik Rempang
