Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan transformasi digital pada proses logistik dan ekspor-impor berdampak baik pada peningkatan dan kepastian ekonomi Indonesia.
“Transformasi digital mengubah pola kerja manual/hardcopy/inhouse menjadi berbasis digital untuk setiap layanan pemerintah sejak sebelum kedatangan, saat kedatangan, proses cargo clearance, sampai dengan cargo clearance menuju pasar domestik, hanya melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW),” kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.
Untuk itu, Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan mematangkan penguatan INSW dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah periode II tahun 2023.
Rapat tersebut membahas empat isu strategis, yakni tata kelola data dan informasi pada SINSW, Service Level Agreement dan Business Continuity Plan, Unit Layanan Single Window (ULSW), dan Harmonisasi Kode Pelabuhan/Bandara.
Rapat bertujuan untuk memperbaiki tata kelola ekspor impor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada para pelaku usaha.
Baca juga: Menkeu tekankan pentingnya reformasi struktural dalam pertemuan APEC
Menkeu juga melaporkan berbagai potensi pengembangan INSW/SINSW yang tentunya juga membutuhkan harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi proses bisnis dan integrasi sistem dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) dalam pengembangannya.
Potensi pengembangan itu di antaranya penguatan Maritime Single Window, sistem tracking dokumen dan barang, SPBE (MPP Digital dan SMART ASN), support system dan infrastruktur Badan Karantina Indonesia, Technical Assistance Pengembangan National Single Window, dan fasilitas layanan B2B dalam kerangka logistik.
“Kami tentunya mengharapkan dukungan dari semua K/L, sehingga kita akan semakin meningkatkan sistem informasi bagi pelaku usaha, untuk meningkatkan kegiatan ekonominya juga,” ujar Menkeu.
Rapat Koordinasi tersebut berlangsung di ruang Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Senin (27/11), dan turut melibatkan 17 K/L yang menjadi anggota dari Dewan Pengarah INSW.
