Ambon (ANTARA) - Balai Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon menyerap aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di wilayah Maluku.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan pelayanan publik berbasis partisipasi, dengan melibatkan pelaku usaha perikanan, Ombudsman, pemangku kepentingan terkait hingga institusi pemerintahan daerah,” kata Kepala BPPMHKP Ambon, Muh. Hatta Arisandi di Ambon, Rabu.
Melalui forum dialog terbuka ini, kata Hatta, BPPMHKP mendengarkan langsung berbagai masukan dan kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengolahan, penyimpanan, dan distribusi hasil perikanan utamanya berkaitan dengan layanan sertifikasi oleh balai itu.
“Kami ingin pelayanan kami benar-benar berdampak. Oleh karena itu, aspirasi publik menjadi dasar utama dalam melakukan evaluasi dan pembenahan layanan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu juga pihaknya memaparkan beberapa layanan BPPMHKP Ambon, di antaranya program jemput bola langsung kepada pelaku usaha melalui tim reaksi cepat Tatihu.
Kemudian layanan sertifikasi ekspor 24 jam dan Sistem Layanan Cepat Virtual (Silapatua) yang mampu menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Maluku untuk kegiatan sertifikasi penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/HACCP dan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
Di samping itu juga pada forum tersebut, pelaku usaha menyampaikan beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sarana rantai dingin, keterjangkauan layanan uji mutu di daerah terpencil, hingga perlunya pelatihan teknis pengolahan hasil laut yang sesuai standar ekspor.
BPPMHKP Ambon menyatakan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan, memperkuat sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi/kabupaten, serta memberikan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya standar mutu hasil perikanan untuk keberlanjutan dan daya saing pasar.
Selain mendengarkan aspirasi, BPPMHKP juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyosialisasikan layanan uji laboratorium, sertifikasi mutu hasil perikanan, serta pentingnya jaminan keamanan produk perikanan, terutama yang ditujukan untuk konsumsi ekspor.
“Melalui kegiatan ini kami harap terbangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat kelautan untuk mewujudkan perikanan Maluku yang berkualitas, aman, dan berdaya saing tinggi,” kata Kepala BPPMHKP.
Menurut dia, upaya tersebut dinilai strategis untuk mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus memperkuat ekonomi biru melalui peningkatan mutu hasil perikanan di wilayah timur Indonesia.
