Ambon (Antara Maluku) - Pembangunan yang merata secara nasional harus dijadikan prioritas, kata Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo, di Ambon, Senin.
"Terkait dengan permasalahan global dan domestik, masih ada kesenjangan, ini yang harus dijadikan prioritas pembangunan," katanya.
Lukita yang juga Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengatakan komitmen nasional harus ada untuk memberikan akses semaksimal mungkin kepada masyarakat di daerah, guna mendapatkan pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Pemerintah pusat harus membuat kebijakan percepatan pembangunan daerah, terkait dengan Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I).
Ia mengatakan, anggaran MP3I di beberapa provinsi termasuk Maluku, jika dibandingkan dengan kawasan Pulau Jawa, jauh lebih kecil jumlahnya, namun masih bisa dibantu dengan dana dari APBN.
"Pemerintah sudah mendorong untuk mempercepat pembangunan di daerah, tapi terkait dengan regulasi formulasi dana alokasi umum (DAU), dari sisi komitmen juga harus ada, MP3I jika dibandingkan dengan Jawa memang kecil, tapi bisa didorong lagi dengan APBN," katanya.
Menurut dia, pembangunan di Maluku harus mempertimbangkan aspek geografis dan kondisi kekinian daerah tersebut, yakni berpulau-pulau (1.040 buah pulau) dan 92 persen wilayahnya adalah laut.
"Maka pembangunan di Maluku harus berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, pemerintah harus mampu menyeimbangkan potensi sumber daya laut Maluku untuk kesejahteraan masyarakat di daerah itu," katanya.
Inisiatif pembangunan trans Maluku yang mengkombinasikan antara darat dan laut sangat bagus. Aapalagi beberapa faktor yang menyebabkan biaya hidup mahal terkait akses transportasi yang tidak mudah," katanya.
Bappenas: Pemerataan Pembangunan Harus Jadi Prioritas
Senin, 24 Februari 2014 14:55 WIB