Ambon (Antara Maluku) - Pengelolaan keuangan PT. Bank Maluku yang merupakan perusahaan badan usaha milik daerah (BUMD) membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang andal.
"Siapa saja boleh maju memimpin BUMD tersebut, tapi minimal memiliki kualifikasi dalam manajemen perbankan serta mahir mengelola keuangan," kata anggota DPRD Maluku Richard Rahakbauw, di Ambon, Selasa.
Menurut Richard, SDM yang memiliki kualifikasi dibutuhkan agar di waktu mendatang Bank Maluku bisa memberikan kontribusi positif bagi daerah.
Ia menegaskan, bukan baru pertama kali pihak PT. BM menyatakan belum dapat membuat estimasi terhadap proyeksi peningkatan PAD dan sebenarnya kontribusi mereka dari dahulu seperti begitu.
"Seingat saya tahun 2008 ada pembagian deviden dari PT. BM dan pemprov dapat Rp80 miliar. Karena itu DPRD dan pemerintah daerah harus bersikap tegas," ujar Richard yang juga ketua komisi A DPRD Maluku.
Dia juga menyoroti keberadaan BUMD lainnya seperti PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon yang perlu diperhatikan secara serius oleh legislatif dan eksekutif.
Sebagian saham PT. Dok dan Perkapalan Wayame Ambon ini dimiliki oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Jatim) dan sebagiannya lagi milik Pemprov Maluku.
"Saya usulkan bagaimana kita memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk mengembalikan saham 100 persen ke pemprov dan ini merupakan solusi, karena selama ini kita tidak pernah untung dan akhirnya kredit terus di bank sehingga keuntungan dipakai menutupi hutang," ujarnya.
Sehubungan dengan itu, lanjutnya, komisi yang membidangi masalah ini bersama pemerintah daerah seharusnya menemui pihak kementerian BUMN guna membicarakan pengembalian saham 100 persen ke Pemprov Maluku.
"Tujuannya agar kita bisa menetapkan estimasi berapa besar kontribusi PAD dari Dok Wayame," kata Richard.
