Ternate (Antara Maluku) - Direktur Lembaga Pesisir dan Laut (Elsil) Kie Raha, Maluku Utara, Thamrin Ali Ibrahim mengatakan pola penyaluran bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan di daerah ini harus dibenahi.
"Pola penyaluran bantuan kepada nelayan Malut selama ini terkesan hanya mengedepankan target proyek tanpa melihat tingkat keberhasilannya, sehingga bantuan itu tidak memberi manfaat jangka panjang kepada nelayan penerima," katanya di Ternate, Jumat.
Ia mencontohkan pemberian bantuan kapal penangkap ikan kepada kelompok nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sampai pada batas penyerahan bantuan dan tidak disertai dengan pendampingan dan pembinaan lebih lanjut kepada kelompok nelayan penerima bantuan dalam memanfaatkan kapal itu.
Akibatnya, kata Thamrin Ali Ibrahim, bantuan kapal yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam menangkap ikan, hanya bertahan dalam hitungan bulan dan bahkan banyak kapal penangkap ikan itu dialihfungsikan untuk kepentingan lain, misalnya untuk mengangkut barang.
Kedepan, katanya, setiap penyaluran bantuan kepada nelayan harus disertai dengan pembinaan lebih lanjut, bahkan sebaiknya melibatkan pihak lain, misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan pendampingan kepada penerima bantuan itu.
"Hal lainnya yang juga perlu dibenahi dalam penyaluran bantuan kepada nelayan adalah seleksi terhadap para penerimanya. Selama ini penyaluran bantuan kepada nelayan, terutama yang melalui kelompok nelayan tidak menyeleksi secara ketat apakah mereka itu benar-benar nelayan atau bukan," katanya.
Pengamatan Elsil Kie Raha selama ini, kata Thamrin Ali Ibrahim, ketika ada bantuan dari DKP melalui kelompok barulah masyarakat membentuk kelompok penerima dan tidak jarang yang masuk dalam kelompok itu sebenarnya bukan sebagai nelayan.
Akibatnya bantuan tersebut tidak mencapai sasaran, bahkan sering bantuan yang seharusnya untuk modal usaha tertentu, misalnya modal usaha pembudidayaan rumput laut, justru dananya dimanfaatkan untuk kepentingan konsumtif karena yang menerimanya bukan berkecimpung dalam usaha budidaya rumput lau, ujarnya.
Ia menambahkan pengawasan dalam penyaluran bantuan juga harus diintensifkan, baik dari DKP maupun dari instansi lain, karena selama ini sering terjadi bantuan hanya dalam laporan pertanggungjawaban tetapi kegiatan di lapangan fiktif.
Elsil: Penyaluran Bantuan Kepada Nelayan Harus Dibenahi
Jumat, 10 Oktober 2014 13:20 WIB