Ternate (ANTARA) - Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos meminta agar aparatur negara memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus dengan memberi akses kemudahan bagi mereka akan dirujuk.
"Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dari Kemensos, Dinkes dan Dinsos yang mau berkolaborasi untuk ikut membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Malut," kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos di Sofifi, Senin, usai penandatanganan MoU antara Pemprov Malut dengan Balai Sentra Wasana Bahagia Kemensos.
Menurut dia, kerja sama itu terkait pelayanan asistensi rehabilitasi sosial antara Balai Sentra Wasana Bahagia, Dinas Kesahatan dan Dinas Sosial Provinsi Malut melalui penandatanganan MoU.
Menurut Sherly, MoU ini akan memberikan solusi kepada masyarakat Maluku Utara yang mengalami sakit dan kemudian ada kebutuhan khusus yang terkendala dengan biaya rujukan ke provinsi rujukan.
Sehingga, kolaborasi ini kata Sherly merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah hadir demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia khususnya di Maluku Utara.
Ia juga berharap, saat di lapangan nanti proses rujukan dapat dilakukan dengan cepat, karena pasien yang membutuhkan rujukan itu biasanya dalam keadaan kritis.
"Jadi penanganan cepat itu yang harus dibutuhkan," ujar Sherly.
Selain itu Sherly juga menyampaikan bahwa di tanggal 23 Mei ini akan dilakukan penandatanganan dengan BPJS untuk UHC prioritas dan akan diluncurkan pada 1 Juni 2025 mendatang.
"Semua masyarakat Maluku Utara yang memiliki KTP Maluku Utara, di Faskes manapun akan bisa langsung didaftarkan dan dipakai". ungkapnya.
Ia juga menekankan adanya kolaborasi yang baik antara Balai Sentra Wasana Bahagia bersama dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sehingga diharapkan ke depan kualitas dari RSUD Provinsi Malut semakin meningkat.
Hadir pada acara itu Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe, Kepala Balai Sentra Wasana Bahagia Kemensos, Osep Mulyani, Kadis Kesehatan Malut, Muhammad Isa Tauda dan Kadis Sosial Malut Zen Kasim.
