Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera mengatasi masalah lonjakan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dampak ekonomi nasional akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Berbagai isu yang tengah dihadapi bangsa juga disoroti Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024—2025 DPR yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
DPR RI melalui alat kelengkapan dewan, kata Puan, telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat, antara lain, insiden pemusnahan amunisi kadaluwarsa di Garut, percepatan pengangkatan PPPK pada tahun 2025, lonjakan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk di industri media dan televisi, dan pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi nasional.
Selain pidato penutupan masa sidang, agenda rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi di DPR atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan ini menyusul penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2026 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam rapat paripurna pekan lalu.
Agenda rapat paripurna lainnya adalah penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, dan pengesahan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atau naturalisasi atlet.
DPR menyetujui naturalisasi bagi empat calon pemain Timnas Sepak Bola Putri atas nama Felicia Victoria de Zeeuw, Iris Joska de Rouw, Isa Guusje Warps, dan Emily Julia Frederica Nahon.
Selain PHK dan tarif resiprokal Trump, Puan juga mengatakan bahwa DPR RI pada masa persidangan ini telah melakukan pengawasan terhadap berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan nasional, pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembenahan tata kelola sektor migas dan hilirisasi berbagai komoditas pertambangan, serta rencana pengadaan vaksin TBC M72.
Melalui fungsi pengawasan, DPR juga telah merespons temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kasus keracunan pangan di 10 provinsi.
Di samping itu, rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah, dampak media sosial terhadap perilaku anak, dan penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap perkara narkoba.
Pada masa persidangan ini, DPR juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2025, Tim Pengawas terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Tim Pengawas terhadap Penanggulangan Bencana.
Untuk fungsi diplomasi parlemen, Puan mengungkap ada sejumlah hal yang dilakukan DPR untuk masa persidangan Tahun Sidang 2024—2025, termasuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Ke-19 Parlemen Negara Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI (the 19th Session of the PUIC Conference) di Gedung Parlemen DPR RI pada tanggal 12—15 Mei 2025.
Selain DPR menjadi tuan rumah, Puan juga telah menerima tugas sebagai Presiden Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC) sampai dengan diselenggarakannya Konferensi Ke-20 PUIC di Azerbaijan.
"Parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Kazakhstan, Jepang, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok," tuturnya.
Menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Puan pun menegaskan agar Pemerintah dapat merespons dengan efektif setiap permasalahan yang dihadapi rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam kehidupannya.
Menutup masa persidangan ini, Puan menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh anggota DPR RI yang telah bekerja untuk mewujudkan harapan rakyat.
Ia mengingatkan bahwa rakyat menaruh harapan yang besar atas kerja-kerja konstitusional DPR RI.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua DPR dorong Pemerintah atasi lonjakan PHK dan dampak tarif Trump
