Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong upaya evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui berbagai upaya, namun evaluasi tersebut bukan berarti untuk menghentikan program tersebut secara penuh.
"Bukan berarti program ini (MBG) dihentikan, kalau saya pikir evaluasi itu yang lebih penting," kata Hetifah saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin.
Hetifah menekankan evaluasi harus dilakukan secara mendalam, termasuk dengan cara memberhentikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sementara.
Ia juga menyebutkan berbagai langkah ke depan juga harus dipikirkan dan dikaji secara matang agar insiden yang mengakibatkan banyak siswa keracunan tidak terjadi di kemudian hari.
Di samping itu Hetifah juga menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan para jajarannya melalui rapat secara khusus untuk mengevaluasi Program MBG merupakan langkah yang tepat.
"Alhamdulillah, Pak Menteri (Mendikdasmen Abdul Muti) juga sudah dilibatkan, Mendagri juga terlibat. Kita akan bahas bersama, nanti DPR ikut memantau," ucap Hetifah Sjaifudian.
Diketahui, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat evaluasi Program MBG pada Minggu (28/9) malam.
Presiden Prabowo secara langsung memberikan arahan detail serta teknis dalam rapat tersebut untuk memastikan pelaksanaan program berjalan baik dan tepat sasaran.
Selain itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menekankan pemerintah mengevaluasi para juru masak di seluruh SPPG terkait dengan kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak, usai munculnya kasus keracunan MBG.
"Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG," ucap Zulkifli Hasan (28/9).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Komisi X DPR: Evaluasi Program MBG bukan berarti MBG dihentikan
