Kepala Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Tual, Dewa Putu Sudira selaku pembina pada kegiatan tersebut membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yasonna H. Laoly.
"Hari ini kita bersama-sama mengukuhkan kembali komitmen kita melalui deklarasi janji kinerja tahun 2018, saya minta janji kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan melainkan harus diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun 2018," kata menteri.
Dikatakan, tantangan dan hambatan akan selalu ada, tetapi janganlah menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, dan jadikanlah tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki.
Janji kinerja tahun 2018 ini adalah salah satu cara memotivasi jajaran Imigrasi di seluruh tanah air agar bergerak secara serentak dengan kinerja terbaik untuk Kemenhukam.
"Tahun 2018 adalah tahun politik sekaligus persiapan menuju Pemilu Presiden serta Legislatuf 2019, sebagai ASN netralitas perlu dijaga, Indonesia juga menghadapi dua agenda Internasional yakni Asian Games 2018 dan IMG World Bank Annual Meeting 2018 maka koordinasi terus dilakakukan," kata menteri.
Tahun ini juga diinginkan ada satuan kerja di lingkup Kemenhukam yang berhasil meraih wilayah bebas korupsi (WBK) atau wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM Kementerian Hukun dan HAM RI.
Menurut Menteri Yasona, layanan publik Kemenkumham sudah berada dalam zona hijau, dimana kualitas layanannya sudah cukup bagus, namun kualitas tersebut harus dijaga dan ditingkatkan menjadi lebih baik.
"Fokus pada pelaksanaan tugas fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan, katanya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tual Dewa Putu Sudira menambahkan, jajaran Kantor Imigrasi kelas II Tual yang juga membawahi Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru siap menaati dan melaksanakan seluruh isi deklarasi serta arahan Menteri Kemenkumham dan poin-poin deklarasi serta komitmen bersama yang sudah ditanda tangani.
Deklarasi itu menyatakan, Pegawai Kemenkumham berjanji untuk menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari, bekerja dan berkinerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif (PASTI), memaksimalkan pemanfaatan E-Government melalui tata kelola pemerintahan efektif dan efisien untuk good governance (pemerintahan yang baik).
Selanjutnya, melayani publik dengan sepenuh hati dan siap mewujudkan WBK/WBBM, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan Kesatuan RI serta menjadi perekat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
