Ambon, 9/11 (Antaranews Maluku) - Sebanyak 28 dari 2.065 peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang lolos tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jajaran Pemerintah Provinsi Maluku 2018.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, Donny Saimima, dikonfirmasi, Kamis, membenarkan, hanya 28 peserta tes SKD yang lolos dari kuota formasi untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat pada 2018 sebanyak 302 orang.
Ia mengatakan 302 formasi itu masing-masing terdiri dari tiga untuk lulusan dengan predikat cumlaude dan penyandang disabilitas serta 296 formasi umum.
Menurut dia, sebenarnya 2.241 pelamar yang lolos seleksi adminitrasi, tetapi saat pelaksanaan tes SKD ternyata 176 tidak hadir.
"28 pelamar yang lolos SKD itu harus mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan pada 23 Nopember 2018," ujarnya.
Donny menjelaskan, tes hari pertama pada 5 November 2018 yang dibagi atas lima sesi ternyata hanya delapan dari 866 pelamar yang lolos.
Hari kedua (6/11) hanya tujuh dari 783 peserta yang lolos dan hari ketiga(7/11) hanya 13 dari 416 peserta yang lolos.
"Saya pun tidak bisa menjamin bahwa 28 peserta itu semua bisa lolos tes SKB pada 23 November 2018," kata Donny.
Gubernur Maluku, Said Assagaff mengaku kaget peserta lolos tes SKD CPNS ternyata tidak memenuhi kuota yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Saya kaget dan prihatin karena yang lolos tes SKD hanya 28 peserta," katanya.
Karena itu, Donny memandang perlu akan menyampaikan laporan ke Kemenpan-RB, sekaligus berkoordinasi untuki meminta kebijakan agar kuota 322 CPNS 2018 itu harus terpenuhi," ujarnya.
Dia memandang perlu kuota 302 itu terpenuhi karena PNS yang pensiun pada 2018 lebih dari 300 orang.
"Tes CPNS itu untuk mengisi bidang teknis yang dibutuhkan Pemprov Maluku, sekaligus mengurangi angka pengangguran," katanya.
Dia juga mengeluhkan ketentuan nilai ambang batas yang perlu diubah untuk tes CPNS di tahun-tahun mendatang karena terlalu tinggi dan berakibat hanya sedikit lolos SKD.
"Kami perlu meminta kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan nilai ambang batas untuk Maluku karena bila tidak, maka hanya sedikit lulusan perguruan tinggi di sini yang menjadi CPNS," kata Donny.
Dia mengakui, selama pelaksanaan tes SKD di lingkup Pemprov Maluku tidak ada kendala seperti gangguan litsrik maupun jaringan internet.
"Tes dilaksanakan secara baik dan lancar, namun kita tidak mengetahui kenapa sampai banyak yang tidak lolos,? tegas Gubernur.
