Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur di Maluku Utara guna mendukung perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara pada Rabu (2/6) secara virtual. Hadir dalam rakor antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menhub Budi Karya, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.
"Pembangunan infrastruktur harus mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Dalam rakor tersebut terungkap bahwa infrastruktur pelayanan dasar di Maluku Utara belum memadai dan merata, mulai dari akses internet, daya saing wilayah, ketersediaan jalan sebagai infrastruktur penunjang konektivitas, hingga daya ungkit transportasi antarwilayah.
Padahal Maluku Utara sudah dibentuk jadi provinsi sejak 1999 di mana Sofifi menjadi ibukota provinsi. Pemerintah menilai, langkah nyata perlu dilakukan untuk mewujudkan visi Maluku Utara sejahtera.
Pengembangan Kota Baru Sofifi termasuk dalam major project amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ibukota Sofifi sebagai pusat kegiatan skala provinsi seharusnya berfungsi sebagai kawasan perkantoran, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa.
Selain itu, Sofifi juga menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan infrastruktur pintar yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara.
"Pembangunan infrastruktur perumahan dan infrastruktur dasar juga diperlukan supaya Ibukota Sofifi tidak bergantung ke wilayah lain, seperti ke Halmahera," imbuh Luhut.
Lebih lanjut, dua kawasan di Maluku Utara juga masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), yaitu Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi. Kawasan Industri Teluk Weda dibangun di lahan seluas 8.000 hektare dan pada tahun 2022 nanti melibatkan 19.300 orang sebagai upaya program padat karya. Sementara itu, Kawasan Industri Pulau Obi memiliki luas 12.000 hektare dan saat ini sudah menggunakan tenaga 9.800 pekerja.
"Kedua kawasan ini mengolah dan memproduksi besi, nikel, dan prekursor baterai listrik dan diperkirakan nantinya nilai investasinya bisa sampai 23 miliar dolar AS," kata Luhut.
Ada pula program Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di provinsi tersebut. Selain itu, Morotai yang jadi satu dari 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) juga masuk dalam kawasan Maluku Utara.
Beberapa usulan pembangunan infrastruktur konektivitas yang menjadi fokus pembahasan mencakup pembangunan jalan lintas Maluku Utara di Pulau Obi, jalan lintas Maluku di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu; pembangunan jembatan Temadore (Ternate, Maitara, dan Tidore); tujuh pelabuhan angkutan penyeberangan baru (Wasile Utara, Gane Barat Selatan, Jikotamo, Wayaloar, Sulabesi Timur, Mangoli Barat, dan Taliabu Timur Selatan); serta lima bandar udara baru (Loleo, Gane Barat Selatan, Obi, Mangoli, Taliabu).
