Didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, kedua Menteri mendapatkan penjelasan dari Kadis Perhubungan Maluku Mohammad Malawat tentang perencanaan pembangunan Ambon New Port A di atas lahan seluas 200 hektare.
Letak lahan seluas 200 hektare itu bersebelahan dengan areal 700 hektare yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk pembangunan pelabuhan terintegrasi dan "fish market" sebagai bagian dari upaya pemerintah menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).
Pelabuhan Ambon baru akan menjadi pelabuhan terintegrasi di mana pembangunannya selain oleh pemerintah juga melibatkan pihak swasta.
Kepala Bappenas menilai lokasi untuk pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi perlu dikaji mendalam agar bisa diputuskan dalam waktu dekat, sehingga pembangunannya dapat segera dimulai dan rampung sesuai target pada 2023.
Suharso juga meminta agar program itu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para pemilik tanah agar dapat segera dituntaskan, sehingga rencana pembebasan lahannya terlaksana dengan lancar dan tidak terkendala.
"Sosialisasi kepada pemilik lahan harus dipercepat, sehingga pembebasan lahannya dapat dilakukan sesuai jadwal yakni September 2021," katanya.
Berdasarkan pengamatannya, Suharso menilai rencana "ground breaking" yang dijadwalkan November 2021 akan molor ke 2022.
"Dengan kondisi yang ada sudah pasti ground breakingnya akan mundur. Apa pun alasannya pembangunan Ambon New Port dan pelabuhan terintegrasi ini harus berjalan dan selesai tepat waktu sesuai harapan Presiden yakni 2023," katanya.
Karena itu, Suharso meminta agar "milestone" atau rangkaian pekerjaan pembangunan beserta "timeline" dapat segera diserahkan kepada dirinya, sehingga dapat dikaji dan diputuskan dengan benar.
"Saya yang penting milestone dan timeline-nya jelas, sehingga bisa diputuskan penganggarannya bersama dengan Menkeu dalam waktu dekat," katanya.
Sedangkan Menteri KP Wahyu Sakti Trenggono, meminta agar penentuan lokasi pelabuhan Ambon New Port dapat diputuskan dengan benar dan sesuai dengan hasil kajian, terutama menyangkut kedalaman dan arus air laut.
"Lokasinya harus memperhitungkan arus dan gelombang, terutama saat musim ombak, mengingat kapal-kapal yang akan beroperasi di Ambon New Port ini berukuran besar," ujarnya.
Kepala Bappenas dan Menteri KP seharusnya juga meninjau lokasi terintegrasi New Prot B dan C dari arah laut dengan menggunakan MK Siwalima milik Pemprov Maluku, tetapi kemudian dibatalkan, karena kedua menteri harus berangkat.
Kepala Bappenas akan menuju Kota Tual dan Maluku Tenggara, Maluku, sedangkan Menteri KP Sakti Trenggono akan menuju Gorontalo untuk kunjungan kerjanya.
