Banggar DPRD kritisi sejumlah program OPD dalam LPJ Gubernur Maluku 2020, begini penjelasannya

Ambon (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku mengkritisi sejumlah program Organiasi Perangkat Daerah dalam LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2020 yang saat ini sementara dalam pembahasan. 

Rapat antara tim Banggar DPRD dengan tim anggaran Pemprov Maluku sejak kemarin (Senin)  cukup alot karena adanya sejumlah program yang dikritisi anggota Banggar," kata Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury di Ambon, Selasa.

Sejumlah program yang dikritisi antara lain di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Menurut Lucky, ketika rapat pembahasan Daftar Isian Masalah (DIM) terdapat sejumlah catatan yang dewan sampaikan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui OPD.

"Dalam jawaban yang disampaikan OPD, diperlukan kejelasan-kejelasan yang lebih terurai," ujarnya.

Selain itu, eksekutif juga diberikan kesempatan menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan anggota Banggar.

Dia berharap persoalan ini bisa diselesaikan segera, dan setelah itu akan masuk dalam kata akhir fraksi.

Pembahasan LPJ Gubernur Maluku tahun anggaran 2020 melalui beberapa tahapan sudah dilalui sebelumnya yakni pembahasan tingkat komisi dalam rangka penyusunan visi komisi dan telah rampung.

Tahapan kedua adalah pembahasan pada tingkat fraksi, yakni menyusun DIM fraksi-fraksi dan tahap ini juga sudah selesai.

Sedangkan tahapan selanjutnya adalah pembahasan tingkat Banggar anggaran untuk kompilasi visi komisi dan DIM fraksi menjadi DIM Banggar juga sudah selesai.

Untuk saat ini pihaknya sudah masuk dalam rapat kerja antara Banggar DPRD dengan tim anggaran Pemprov Maluku untuk membahas DIM Banggar yang telah disampaikanpada  beberapa waktu lalu.

Selain melakukan rapat dengan tim anggaran Pemprov, di mana Banggar DPRD Maluku juga akan melanjutkan rapat dengan sejumlah BUMD karena memiliki andil dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baru akan dilanjutkan dengan penyampaian kata akhir fraksi.