Kemenko Marves jadikan Malra pusat budidaya rumput laut terintegrasi, gairahkan perekonomian

Langgur (ANTARA) - Kementerian Koordinasi Bidang kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  menjadikan kawasan perairan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sebagai pusat budidaya rumput laut terintegrasi skala besar pada 2022.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves,  Safri Burhanuddin, di Langgur, Senin, membenarkan pihaknya bersama KKP  telah menentukan Kabupaten Malra sebagai kampung rumput laut pada 2022.

Selain Kabupaten Malra, pada 2021 juga telah ditentukan Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kampung rumput laut.

Safri Burhanuddin yang berada di Langgur, ibu kota kabupaten Malra untuk menghadiri rapat koordinasi pengembangan rumput laut skala besar di wilayah itu, menyatakan dengan menjadi kampung rumput laut, maka pengelolaan komoditi tersebut akan dilakukan secara teratur dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

"Semuanya akan ditangani secara terintegrasi mulai dari budidaya hingga manajemen pemasaran dan pemanfaatannya," katanya.

Dia menyatakan, kehadirannya untuk meninjau dan memastikan lokasi yang akan diusulkan Pemkab Malra sebagai lokasi budidaya, termasuk kesiapan lahan dan masyarakat pembudidayanya.

Dia mengapresiasi kesiapan Pemkab Malra mempercepat usaha budidaya rumput laut sebagai salah satu komoditi unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak enam bulan terakhir.

"Kesiapan Pemkab Malra untuk budidaya rumput laut sudah sangat luar biasa, artinya Pemkab sudah jauh lebih siap. Sekarang tinggal kita sinergikan agar dikembangkan skala besar dengan manajemen pengelolaan yang baik," katanya.

Menurutnya, dana pengembangan kampung rumput laut bersumber dari anggaran percepatan melalui pinjaman luar negeri dan diprogramkan direalisasikan pada  2022, termasuk mengunakan investasi swasta untuk membangun industri rumput laut, yang mulai dikerjakan 2021.

"Industrinya akan langsung dibangun di sini (Malra), sekarang menjadi pertanyaan kita, cukupkah SDM atau tenaga kerja di sini, jangan sampai kita memperbesar ke skala Industri tetapi tenaga kerjanya kurang," ujarnya.

Tentang harga jual di pasaran yang tidak memuaskan dan mengecewakan para petani rumput laut karena banyaknya pengepul, Safri menjelaskan,  program kampung rumput laut merupakan salah satu solusi memutus mata rantai pemasaran yang berbelit-belit sehingga pembudidaya dapat menikmati hasil usahanya dengan harga yang memuaskan.

"Diharapkan dengan program ini pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat di Malra semakin meningkat, serta angka kemiskinan dan pengangguran  dapat diturunkan," tandas Safri Burhanuddin.