Ambon (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Provinsi Maluku, mengimbau kepada masyarakat Kota Ambon untuk melaporkan kepada DPRD maupun pihak berwajib apabila terdapat kecurangan dalam Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang telah berlangsung pada Kamis (7/4).
“Kalau ada informasi atau ada potensi kecurangan, itu bisa ada ruang untuk melaporkan kecurangan itu. Tapi sejauh ini saya lihat kn belum ada satu pun yang melapor kepada kita tentang kecurangan,” kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Zeth Pormes, di Ambon, Kamis.
Ia meminta kepada masyarakat yang melaporkan kecurangan untuk disertakan bersama bukti-bukti, untuk dipastikan kebenarannya.
“Kalau kita mengasumsikan ada kecurangan, harus ada bukti karena ini masuk rana hukum. Jangan beropini. Kalau ada bukti, serahkan ke DPRD kita akan lakukan fungsi pengawasan,” ucapnya.
Ia menegaskan DPRD siap melakukan pengawalan apabila terbukti kedapatan kecurangan di dalam Pilkades.
“Jadi kalau terjadi kecurangan, bukan saja DPRD, tetapi semua pihak harus mengawal. Saksi-saksi, Pemkot, TNI, Polri, semua pihak yang berkepentingan akan mengawal itu,” tegasnya.
Zeth menerangkan, saat Pilkades sejak pagi tadi, ia mengaku masyarakat tampak antusias untuk menggunakan hak pilih mereka. Selain itu, lanjutnya, proses Pilkades juga berjalan dengan baik.
“Jadi sejak pagi tadi, kita melakukan pengawasan dan tadi saya secara pribadi juga berjalan di beberapa TPS di beberapa desa, itu semua proses Pilkades itu berjalan dengan baik, dan antusias masyarakat juga cukup tinggi,” terangnya.
Ia berharap, masyarakat tetap mengikuti alur dan proses Pilkades tahun ini sesuai mekanisme yang berlaku, tanpa ada sedikit pun kecurangan.
“Jadi begini, soal mekanisme yang diatur oleh Pemkot, perhitungan suaranya di TPS atau di Pemkot kan masing-masing punya saksi dan saksi itu mengawal terus proses perhitungan suara. Mau dibawa ke mana TPS itu tetap ada saksi, serta aparat keamanan dari TNI Polri, jadi saya harap tidak ada kecurangan,” pungkas Zeth.
Baca juga: Wali kota Ambon optimis tidak ada sengketa di Pilkades serentak
Baca juga: Kemendagri pantau pelaksanaan Pilkades di Ambon, realiasi transparansi