Pemkot Ambon terapkan e-katalog lokal untuk berdayakan UMKM, begini penjelasannya

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon siap menerapkan e-katalog lokal untuk membantu pemberdayaan pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam memasarkan produk.

"Pemkot Ambon bekerja sama dengan lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LKPP), telah menyediakan 10 etalase pada e-katalog lokal milik Pemkot Ambon, yang akan digunakan oleh para pelaku usaha," kata Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmasse di Ambon, Selasa.

Ia menyatakan, pelaksanaan e-katalog lokal ini untuk menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha kecil dan Koperasi.

"Serta dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah," katanya.

Baca juga: UMKM jus pala Morella dari Maluku ingin produknya mendunia, begini potensinya

Sebanyak 10 produk masuk dalam e-katalog lokal tersebut yakni Alat tulis kantor (ATK), aspal , bahan material, bahan pokok, beton read mix, jasa keamanan, jasa kebersihan, bahan makanan dan minuman, pakaian dinas dan kain tradisional serta servis kenderaan bermotor.

Oleh karena itu, Pemkot Ambon terus berupaya untuk mendorong peran pelaku usaha dan UMKM, untuk terlibat secara aktif serta kompetitif di bidang pengadaan barang jasa pemerintah baik yang dibiayai dengan APBD maupun APBN, melalui aplikasi e-katalog lokal.

Kehadiran e-katalog milik Pemkot, tambah dia, merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing dan bisa semakin berkembang dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Ia menambahkan, transaksi pengadaan barang atau jasa melalui e-katalog maupun toko daring atau lebih dikenal dengan istilah e-purchasing adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara purchasing, sebagai salah satu dari metode pengadaan barang dan jasa.

"Upaya ini merupakan sebuah langkah maju di Indonesia, tetapi sekaligus merupakan tantangan bagi para pelaku usaha dan UMKM di daerah untuk dapat bersaing di era digitalisasi," tandasnya.

Baca juga: 150 UMKM di Malut ikut program pendampingan di Bank Indonesia