Pemprov Malut siap bebaskan lahan untuk pembangunan Bandara Loleo Sofifi

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bersama Pemkot Tidore Kepulauan akan menyiapkan pembebasan lahan untuk rencana pembangunan Bandara Loleo di Sofifi sebagai dukungan dalam penyediaan infrastruktur di ibukota Provinsi Malut tersebut.

"Untuk membangun Bandara Loleo dibutuhkan lahan seluas 200 hektare. Sedangkan, saat ini telah dilakukan pembebasan lahan sekitar 40 hektare," kata Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba saat bersama Wali Kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Bandara Loleo, Minggu.

Menurut dia, pembangunan bandara berskala internasional tersebut telah disepakati akan dilaksanakan pada 2023 dengan menggunakan dana APBN. Menurut rencana, landasan pacu bandara tersebut nantinya bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar.

Letak bandara, lanjut dia, berada di kawasan Loleo yang berjarak lebih dekat ke kantor Gubernur Malut yaitu hanya 20 menit. Sebelumnya, terdapat usulan bandara ini dibangun di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi dibatalkan karena jarak Sofifi ke Weda yang cukup jauh.

Selain pembangunan bandara, Pemprov Malut juga berkeinginan akan membangun sejumlah fasilitas lainnya seperti Asrama Haji Transit yang berdampingan langsung dengan Bandara Loleo.

Baca juga: Gubernur: Pembangunan Bandara Loleo tunggu keputusan Kemenhub, dukung pengembangan kota Sofifi

Abdul Ghani Kasuba memastikan, melalui adanya pembangunan Bandara Loleo di Oba, Pulau Halmahera, maka percepatan pembangunan kota Sofifi dapat terwujud.

"Kemenhub telah setujui pembangunan infrastruktur Bandara Loleo dan tiga pelabuhan laut, tetapi masih menunggu keputusan resminya," kata Gubernur.

Pemprov Malut telah menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur bandara Loleo yang terletak di kecamatan Oba Tengah dan tiga pelabuhan laut, yang dua diantaranya berada di lokasi Gita dan Sofifi, sedangkan satu pelabuhan Matui di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk memenuhi persyaratan yang diminta Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah juga telah menyiapkan berkas dalam satu dokumen, baik dari sisi teknis maupun administrasi agar proyek dapat segera terbangun.

Baca juga: Disperkim Tikep akan bebaskan lahan 60 hektar pembangunan Bandara Loleo, begini penjelasannya