Ambon (Antara Maluku) - Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Maluku, Melky Frans mengatakan, persoalan internal di tubuh DPP bukan menjadi kendala belum terlaksananya penyelenggaraan musyawarah daerah (Musda) II PD Maluku yang dijadwalkan berlangsung sejak akhir 2011.
"Panitia penyelenggara musda Maluku memang sudah tiga kali menyurati DPP melalui DPD, tapi selama ini tidak ada penjelasan resmi penundaan tersebut," kata Melky Frans di Ambon, Senin.
Selaku pimpinan DPD Partai Demokrat di Maluku, Melky Frans juga tidak bersedia memberikan komentar terkait persoalan internal di tubuh DPP yang melibatkan sejumlah petinggi partai dan saat ini masih dalam proses persidangan.
"DPD tidak berkomentar dan apa yang terjadi pada sejumlah petinggi partai, biarlah menjadi tanggung jawab masing-masing pihak di muka hukum, tapi yang jelas persoalan internal DPP ini bukan menjadi alasan tertundanya rencana pelaksanaan musda II PD Maluku, apalagi tidak ada jawaban resmi melalui surat ke DPD," tandas Melky Frans.
Selain itu, sikap DPP juga sudah jelas dalam mengambil langkah tegas untuki menetibkan para kadernya seperti pengumuman pemecatan terhadap sekretaris jenderal DPP PD, AS bersama rekannya Sud yang menjabat sekretaris divisi pembinaan dan organisasi DPP PD karena diduga terlibat dalam masalah hukum.
Keputusan DPP ini untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan Dewan Kehormatan (DK) Partai untuk menghentikan AS dari jabatannya selaku pengurus partai sejak pekan lalu.
AS yang merupakan mantan putri Indonesia dan janda Aji Masaid ini diberhentikan karena sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang.
"Jadi kami tegaskan kalau DPD PD Maluku tidak bersedia mengomentari persoalan yang terjadi di jajaran elit DPP," katanya.
Belum Ada Penjelasan Penundaan Musda PD Maluku
Senin, 27 Februari 2012 15:17 WIB