Ambon (Antara Maluku) - Sejumlah pengungsi korban konflik sosial Maluku 1999 yang mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bahan bangunan rumah (BBR) sangat kecewa dengan sikap legislatif yang belum menindaklanjuti tuntutan mereka.
"Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan aksi demo dan rencana akan menemui pimpinan dewan namun ternyata beliau sedang sibuk dan tidak berada di tempat," kata pimpinan aliansi pengungsi konflik 1999, M. Louhenapessy kepada wartawan di Ambon, Rabu.
Para pengungsi ini rencananya akan diterima salah satu wakil ketua DPRD Maluku, dr. Elvyana Pattiasina dari Fraksi Demokrat untuk mempertanyakan tindak lanjut aspirasi mereka yang sudah disampaikan ke legislatif sejak pertengahan Maret 2012 kemarin.
"Kami sangat kecewa dengan sikap DPRD yang terkesan menutup mata dengan nasib pengungsi, karena sudah dua kali kami mendatangi gedung rakyat ini untuk menayakan tindak lanjut dari aspirasi yang pernah disampaikan tapi selalu saja para anggota dewan tidak berada di tempat," keluh Louhenapessy.
Padahal, rencana kehadiran para pengungsi guna menemui para anggota dewan ini sudah diberitahu terlebih dahulu dan kedatangan mereka hanya ingin mengetahui sampai sejauh mana aspirasinya ditindaklanjuti legislatif.
Walaupun tidak berhasil menemui pimpinan dan anggota dewan, para pengungsi ini bertekad akan kembali mendatangi gedung DPRD untuk memperjuangkan hak mereka.
"Kita tidak akan berhenti begitu saja tapi terus mencari keadilan sebab selama ini hak-hak kami tidak dipenuhi oleh pemerintah," tegas Louhenapessy.
Sementara Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina, yang penah dikonfirmasi beberapa waktu lalu pascaaksi demo para pengungsi mengatakan kalau aspirasi tersebut sudah disampaikan dan saat ini sementara diproses Pemprov Maluku.
Sebanyak 3.897 KK pengungsi Maluku yang merupakan sisa pengungsi korban konflik sosial 1999 hingga kini belum juga menerima hak-haknya, sehingga berulang kali mereka melakukan aksi demontrasi ke Kantor Gubernur Maluku maupun DPRD Provinsi Maluku guna mempertanyakan kejelasan penanganan hak-hak mereka.
